"Dibandingkan dengan anggaran pembuatan infrastruktur kendaraan bermotor seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan layang, jalan tol,masih jauh itu (anggaran jalur sepeda)," kata Senior Communications and Partnership Manager ITDP Fani Rachmita saat dihubungi ANTARA, Selasa.
Fani mencontohkan salah satu kota yang pernah mengeluarkan dana besar untuk jalur sepeda adalah New York.
New York mengeluarkan dana sebesar 2,8 miliar dollar AS untuk membangun jalur sepeda sepanjang 600 kilometer di area Times Square.
Baca juga: Sudinhub Jakarta Barat akan kerahkan personel jaga jalur sepeda Fase 3
Baca juga: ITDP rekomendasikan konsep rencana jaringan jalur sepeda
Baca juga: Jalur sepeda Jakarta belum ramah bagi pengguna
Fani mengatakan jalur sepeda yang akan dibangun pada 2020 nantinya menjadi jalur sepeda yang terpoteksi dan tidak seperti jalur sepeda temporer yang saat ini dalam tahap uji coba.
"Proteksinya bermacam- macam tergantung tipologi jalan, ini yang sedang kami kerjakan pararel dengan evaluasi uji coba ini. Bukan hanya proteksi, marka dan rambu simpang juga jadi bagian rekomendasi desain kami," kata Fani.
Selain itu nantinya akan disediakan lampu khusus untuk pesepeda yang dikenal dengan istilah cyclist traffic signal.
Sebelumnya, pada Senin (29/10) Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar 73,7 miliar rupiah untuk jalur sepeda.
Besaran anggaran tersebut dikritik oleh DPRD DKI Jakarta Komisi B dan Komisi C sehingga menyebabkan terjadi penundaan pembangunan jalur sepeda pada 2020.
Seperti diketahui saat ini Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba jalur sepeda secara bertahap.
Jalur sepeda yang diujicobakan dibatasi menggunakan cone oranye dan cat marka jalan.
Selama jalur sepeda diujicobakan masyarakat dapat memberi saran kepada Pemprov DKI Jakarta sehingga jalur sepeda yang nantinya dibangun permanen sesuai dengan keinginan masyarakat ibu kota.
ITDP merupakan salah satu organisasi yang diajak berkolaborasi untuk menyiapkan jalur sepeda yang ramah bagi warga Ibu Kota Jakarta.
"Kami NGO mengunakan pendanaan dari luar tanpa menggunakan APBD atau APBN, sehingga kami mengkritisi dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah," ujar Fani.
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
