bukan hanya tugas Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang menjadi mesin penggerak perhutanan sosial karena program ini juga berkaitan dengan koridor direktorat jenderal yang lain.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta para direktur jenderal saling mendukung upaya mempercepat pelaksanaan program perhutanan sosial yang menjadi target pembuka lapangan kerja baru.
“Tidak boleh ada ‘hard feeling’, supaya kerjanya enak,” kata Siti saat memimpin Rapat Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Rabu.
Ia melihat ada kelemahan beberapa tahun terakhir yang seharusnya sudah bisa diselesaikan terkait dengan pembinaan kelompok yang menerima SK Menteri tentang Perhutanan Sosial.
Siti mengatakan bukan hanya tugas Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang menjadi mesin penggerak perhutanan sosial karena program ini juga berkaitan dengan koridor direktorat jenderal yang lain.
Ia mencontohkan jika memang perhutanan sosial yang sudah ditetapkan tersebut ada di wilayah kelola Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), bagian pembinaan kelompok penerima SK Menteri LHK harus sudah digeser ke sana dari Ditjen PSKL.
Baca juga: Menteri Siti sebut karhutla lebih banyak akibat faktor manusia
“Makanya harus selalu dilihat subyeknya apa. Tapi karena sekarang masih dalam konteks hutan sosial, laporannya harus tetap ada di PSLK,” ujar Siti.
Faktor yang harus ditingkatkan tanpa membuat tersendat target capaian perhutanan sosial, menurut dia, berkenaan dengan mitra penyuluhan. Dirinya meminta jajarannya untuk mengelaborasi solusi persoalan tersebut sehingga semua dapat berjalan lancar di lapangan.
Siti meminta Ditjen PSKL mencatat semua capaian keberhasilan kelompok-kelompok masyarakat yang telah menerima manfaat dan nilai tambah dari pemberian izin kelola hutan melalui program Perhutanan Sosial. Sehingga dapat mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dari program tersebut.
Salah satu program perhutanan sosial, yakni Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang menurut Siti perkembangannya belum terlalu mulus karena diperlukan bimbingan teknis lebih dalam untuk kelompok yang mendapatkannya, bukan hanya berhenti pada pola perhutanan sosialnya.
“Karena ada soal kayu, bagaimana itu bisa mendukung HTI, lalu bagaimana membangun industrinya bersama HTI setelah HTR sudah banyak. Dan memang harus konseptual, pasti akan ada pengaturan ulang yang lebih simpel di Permen selanjutnya,” kata Siti.
Baca juga: Presiden minta pertemuan rutin dengan petani bahas perhutanan sosial
Ia menjelaskan bagaimana HTR diharapkan sukses dilaksanakan termasuk dalam menyokong pasok HTI.
Saat ditanya berapa besar kemampuan perhutanan sosial membuka lapangan kerja baru, ia mengatakan mampu mengeluarkan rata-rata 120.000 SK Perhutanan Sosial setiap bulan sehingga setidaknya bisa memproyeksikan mampu membuka lapangan kerja untuk 3,5 juta kepala keluarga.
Sebelumnya ia mengatakan Presiden Joko Widodo memintanya melanjutkan pekerjaan yang tengah dilakukan, dengan parameter perluasan kesempatan kerja baru. Dengan demikian hutan sosial harus mendapat perhatian besar.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
