Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia memberikan saran dan masukan ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang berkunjung ke kantor IDI di Menteng Jakarta Pusat, mulai dari pemenuhan fasilitas kesehatan di pelosok negeri hingga pemanfaatan teknologi kedokteran.Karena jika sistem kesehatannya baik, maka dokter dan tenaga kesehatan akan menjadi baik juga dalam bekerja. Dan sebaliknya jika sistemnya tidak baik maka dokter baik pun tidak bisa manjadi baik dalam berpraktik kedokteran
Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya pemerintah membangun saran dan prasarana kesehatan di pelosok-pelosok Indonesia disertai dengan distribusi dokter dan tenaga kesehatan yang merata ke seluruh Indonesia.
Daeng berpendapat program seperti Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak akan terlalu berguna bagi masyarakat Indonesia yang berada di pelosok daerah karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di wilayahnya.
Baca juga: IDI: Pemecatan Marsis tidak ada hubungan dengan Menkes Terawan
Ketua IDI juga meminta agar pemerintah melakukan perbaikan sistem kesehatan yang dijalankan saat ini melalui Program JKN yang akan berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
"Karena jika sistem kesehatannya baik, maka dokter dan tenaga kesehatan akan menjadi baik juga dalam bekerja. Dan sebaliknya jika sistemnya tidak baik maka dokter baik pun tidak bisa manjadi baik dalam berpraktik kedokteran," ucap Daeng.
Selain itu, IDI juga mendorong agar layanan kesehatan di Indonesia mulai menggunakan teknologi kedokteran canggih. Menurut Daeng, ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global adalah karena regulasi yang sangat tidak mendukung terhadap eksisnya dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
"Oleh karena itu, IDI meminta untuk segera diperbaiki. Sebagai contoh di Malaysia pajak obatnya dihilangkan, begitu pula pajak alkes dan banyaknya regulasi yang menjadikan dokter-dokter di Malaysia eksis bisa bersaing. Kami merasakan terdapat regulasi yang menyulitkan, misalnya, tentang pendirian klinik, dan saat ini PMK 30/tahun 2019," tutur dia.
Baca juga: Menkes Terawan sebut dirinya pelayan bagi PB IDI
IDI juga melihat pentingnya pengembangan pendidikan dunia kedokteran yang harus dilakukan secara utuh dari hulu ke hilir, dari mulai masa pendidikan dokter hingga setelah para dokter bertugas.
Sesuai amanat UU, program pendidikan spesialis perlu realisasi penerapan insentif dan perlindungan hukum bagi peserta pendidikan. Distribusi dokter dan dokter spesialis dilakukan dengan prinsip kolaborasi dengan stimulasi berupa penghargaan dan insentif yang proporsional sesuai beban geografis serta jaminan kepastian dan periindungan hukum yang lebih baik.
IDI juga mendorong realisasi penerapan pembayaran dasar bagi dokter umum dengan besaran yang mencerminkan apresiasi terhadap proses pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani untuk mencapai lisensi dokter, beban dan risiko pekerjaan yang dihadapi oleh para dokter umum.
"Dokter Indonesia akan terus bersungguh sungguh untuk mewujudkan Indonesia sehat. Dokter Indonesia sudah terbukti selama Iima tahun berjalannya JKN dengan dokter kami dihargai sangat murah, tetapi kepuasan masyarakat sangat tinggi. Kementerian Kesehatan diharapkan melakukan perubahan pendekatan dalam pembangunan kesehatan, dari yang semula sebagai regulator semata menjadi penggerak partisipasi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa untuk memecahkan problem pembangunan kesehatan," ujar Daeng.
Baca juga: Menkes Terawan datangi kantor IDI meski pernah diberhentikan anggota
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
