Wapres minta Kementan realisasikan peremajaan sawit

31 Oktober 2019 10:24 WIB

Wakil Presiden MaÕruf Amin (tengah) menabuh beduk didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kiri), Gubernur Bali Wayan Koster (kedua kanan), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono (kiri) dan Ketua Panitia Indonesia Palm Oil Conference and 2020 Price Outlook (IPOC) Mona Surya (kanan) saat pembukaan konferensi IPOC di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10/2019). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww/pri.

Sawit ini anugerah Allah untuk Indonesia. Melalui sawit, muncul sentra ekonomi di daerah dan pinggiran

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pertanian untuk merealisasikan program peremajaan sawit (replanting) sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sawit Indonesia.

"Kami meminta Kementerian Pertanian merealisasikan program peremajaan kelapa sawit rakyat yang dananya dikelola BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit," ujar Wapres dalam sambutan pembukaan Konferesi Internasional Minyak Sawit ke 15 atau 15th International Palm Oil Conference (IPOC) and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Wapres menegaskan, tahun ini pemerintah menargetkan program peremajaan sawit rakyat seluas 185 ribu hektar dan itu harus bisa direalisasikan.

Ma'ruf menyatakan, industri sawit nasional perlu kehadiran pemerintah, khususnya menghadapi tantangan global yang semakin sarat ketidakpastian, apalagi industri ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Tahun lalu, devisa dari ekspor sawit mencapai Rp270 triliun. Sawit ini anugerah Allah untuk Indonesia. Melalui sawit, muncul sentra ekonomi di daerah dan pinggiran," katanya.

"Industri sawit telah mendorong pertumbuhan banyak daerah terpencil di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat," .

Pada kesempatan itu Wapres juga menyatakan, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang berhasil meningkatkan produksi.

"Pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong petani swadaya bermitra dengan perusahaan, sehingga terjadi peningkatan produksi," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono menyatakan, pemerintah perlu menjadikan peremajaan sawit rakyat sebagai prioritas kebijakan nasional yang berkelanjutan.

Selain itu memperluas penyerapan pasar luar negeri, terutama negara-negara berkembang, apalagi saat ini 70 persen produksi minyak sawit nasional ditujukan untuk pasar ekspor.

Kemudian, lanjutnya, penguatan pasar domestik dengan menciptakan pasar melalui energi baru dan terbarukan (EBT) dengan penggunaan biofuel yang mana tahun ini B20 dan tahun depan B30.