Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan mulai melaksanakan pelelangan dini pada awal November 2019 terkait upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020.Kami rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019
"Kami rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Basuki memaparkan, total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39 persen dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket.
Menteri PUPR juga mengemukakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019 lalu.
Dengan unit kerja, lanjutnya, sumber daya manusia (SDM) yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Sebagaimana diwartakan, setelah pelantikan di Jakarta, Selasa (22/10), Menteri PUPR menyatakan bahwa Presiden menyebutkan secara khusus agar kementeriannya dengan Kementerian Perhubungan dapat menghubungkan infrastruktur dengan kawasan khusus.
Selain itu, Basuki mengaku akan mempererat sinergi dengan empat kementerian/lembaga lain yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Perhubungan. “Mudah-mudahan kalau enggak lusa atau minggu depan. Nanti kita akan brainstorming yang akan diutamakan,” katanya.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Basuki juga menyatakan bahwa berbagai program infrastruktur kerakyatan bakal tetap menjadi program prioritas bagi Kementerian PUPR karena akan dapat terus meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia Sentris.
Menteri Basuki memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.
Kementerian PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai.
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sentra kegiatan ekonomi pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo.
Darmin menuturkan selama ini pembangunan terlalu fokus pada infrastruktur utama (backbone) sehingga akan diubah menjadi penghubung jalan utama terhadap berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi rakyat, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK) atau strategis pariwisata nasional.
“Periode berikutnya pemerintah akan tetap bangun infrastruktur tapi dengan catatan yaitu menyambungkan backbone ini dengan sentra kegiatan ekonomi,” katanya saat di Jakarta, Selasa (15/10).
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
