Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan efisiensi sistem logistik di Indonesia untuk memperkuat daya saing nasional, yang salah satunya dilakukan melalui pertemuan rutin Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) 2019, di mana kali ini mengusung tema "Efisiensi Logistik untuk Peningkatan Daya Saing Nasional".
"Tema kali ini sesuai dengan amanat Presiden dalam mengimplementasikan visi Pemerintah 2020-2024 yaitu Indonesia Maju, khususnya dalam hal transformasi ekonomi,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.
Diharapkan, perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan bertumpu kepada produk-produk manufaktur bernilai tambah tinggi dan juga jasa modern yang mampu bersaing dengan bangsa- bangsa lain di pasar global.
Kasan menyampaikan, untuk menciptakan produk-produk manufaktur yang berdaya saing global diperlukan dukungan dan sinergi dari berbagai elemen di dalam negeri, serta sistem logistik nasional (sislognas) yang efisien dan kompetitif.
Baca juga: Pemerintah-pelaku usaha susun desain sistem logistik nasional, pacu ekspor
Hal ini karena sektor logistik memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan kondisi geografis dan luas wilayahnya.
Menurut Kasan, Indonesia memiliki potensi di sentra produksi dan konsumsi. Berbagai wilayah mempunyai peran yang bertindak sebagai sentra produksi bahan baku, pengolahan/industri, serta konsumsi.
Sislognas bertugas menghubungkan tiga sentra tersebut untuk mendukung transformasi ekonomi.
"Sislognas yang berfungsi dengan baik akan mengubah tantangan kondisi geografis, yaitu mengintegrasikan daratan dan lautan Indonesia menjadi pendorong daya saing jika berkompetisi dengan negara-negara lainnya," tutur Kasan.
Pemerintah, lanjut Kasan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan yang mengatur sislognas. Tingkat efektivitas kebijakan tersebut dapat tercermin dari kinerja logistik nasional.
"Sektor logistik di Indonesia sudah berjalan cukup baik meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi. Untuk itu, perbaikan kinerja logistik nasional merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya Pemerintah tapi juga pelaku usaha logistik," tambahnya.
Baca juga: Pemerintah siapkan sistem logistik nasional terintegrasi
Berdasarkan data dari Frost and Sullivan tahun 2019, biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 24 persen dari Gross Domestic Product (GDP).
Nilai ini tertinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya yang berkisar antara 8-20 persen dari GDP.
Selain itu, menurut Logistic Performance Index yang dikeluarkan Bank Dunia setiap dua tahun sekali, Indonesia berada pada peringkat ke-46 dari 160 negara pada 2018 atau meningkat dibandingkan tahun 2016 yang berada di peringkat ke-63.
Kasan berharap, FKK 2019 mampu menjadi salah satu cara dan langkah awal sinergi antarlembaga kelitbangan di kementerian/lembaga (K/L), pelaku usaha, hingga akademisi dalam memetakan permasalahan nasional serta berbagi peran menyelesaikan tantangan tersebut.
"Kebijakan yang diambil oleh masing-masing K/L dapat saling mengisi dan tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional sehingga daya saing nasional dapat meningkat," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah baru harus cepat perbaiki sistem logistik
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
