Menteri ESDM : B30 siap diimplementasikan awal 2020

1 November 2019 15:27 WIB

Arifin Tasrif diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM saat pengumuman jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). /foc/pri. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/)

Untuk B30 sudah siap, ini tinggal (memastikan) suplainya, tinggal dijalankan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemanfaatan biodiesel yang menjadi prioritas percepatan capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional melalui mandatori B30 (campuran 30 persen biodiesel pada minyak solar) siap diimplementasikan awal 2020.

"Untuk B30 sudah siap, ini tinggal (memastikan) suplainya, tinggal dijalankan," tegas Arifin di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Saat ini minyak bakar jenis solar di pasaran telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biodiesel) sebanyak 20 persen atau yang disebut B20.

Kesiapan yang disampaikan Arifin ini tidak lepas dari hasil uji coba penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel. Setelah diluncurkan pada 3 Juni 2019, uji jalan menggunakan B30 dilakukan pada kendaraan uji kurang dari 3,5 ton dan lebih dari 3,5 ton.

Baca juga: Aprobi sebut industri otomotif terima B20

Hasilnya, pada kendaraan uji kurang dari 3,5 ton menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. Sementara itu untuk kendaraan besar (lebih dari 3,5 ton) masih menyelesaikan tahapan uji jalan.

Road test B30 ini dilaksanakan Badan Litbang ESDM dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan stakeholder terkait antara lain Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), PT Pertamina (Persero) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penyampaian Program dan Kegiatan bidang Kemaritiman dan Investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10), kembali menekankan kebijakan energi baru terbarukan yang harus dipercepat lagi terutama mandatori dari B20 menjadi B30, hingga ke B50 dan B100.

Arifin menuturkan, peralihan dari satu tahap ke tahapan lainnya membutuhkan proses dan evalusi yang berkesinambungan. "Memang kita harus stepping, harus bertahap. B30, B40, B50 itu harus dicek kesesuaiannya dengan pemakaian. Ini kita harus menjaga kualitas di transportasi, tingkat security-nya. Nilai bakarnya dan sebagainya atau mesin akan bermasalah," tandas Arifin.
Baca juga: Luhut diminta Jokowi bereskan B30 hingga hilirisasi