"Kami akan libatkan jaringan dari organisasi, terutama jaringan ibu-ibu, sukarelawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini," kata Tito dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pada konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Tito mengatakan bahwa program-program tersebut harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, belum tentu masyarakat paham apa itu stunting, termasuk kepala daerah.
Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan stunting dan pencegahannya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut menjadi penting dilakukan.
Baca juga: Ma'ruf ditugasi Jokowi urus pembangunan SDM dan ekonomi
Baca juga: Wapres Ma'ruf pimpin rapat penanggulangan kemiskinan dan "stunting"
"Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD? Mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun nonpangan. Itu akan kami lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kami akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelasnya.
Kampanye pencegahan stunting erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, Tito akan memastikan setiap pemerintah daerah memiliki program-program tersebut.
“Jadi, nanti kami akan libatkan jaringan yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kami akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting," katanya.
Selain itu, kata Tito, Kemendagri juga akan bekerja sama secara bertahap dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang akan lebih dahulu mendapat perhatian atau menjadi prioritas utama.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
