Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak pada saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di DPR, Jakarta, Senin.
Tatang mengatakan pengubahan nama itu disesuaikan dengan adanya UU No.18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.
"Undang-undang itu mengatur pengubahan nama dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jadi pengubahan nama badan ini agar sejalan dengan undang-undang tersebut," kata Tatang.
Baca juga: BNP2TKI dorong sinergi pusat dan daerah untuk perlindungan PMI
Baca juga: Jerman siap terima pekerja terampil Indonesia
Baca juga: 54 TKI bermasalah dipulangkan melalui Dumai
Dia mengatakan dengan merujuk UU No.18/2017 itu, dalam BP2MI akan ada hal baru yang diatur seperti area PMI bekerja tidak hanya yang bekerja di darat tetapi yang bekerja di laut seperti anak buah kapal (ABK).
Kemudian instasi yang terlibat dalam penempatan dan pelindugan PMI tidak hanya pemerintah pusat dan swasta tetapi juga pemerintah daerah.
"Kemudian cakupan layanannya tidak hanya dengan calon PMI dan PMI saja tetapi juga sampai keluarganya," kata Tatang.
Dia mengatakan BP2MI nanti akan lebih banyak menempatkan PMI terampil dan profesional, kemudian mereka juga akan berupaya menurunkan jumlah PMI yang memiliki kategori tingkat rendah seperti asisten rumah tangga dan berisiko tinggi.
BP2MI juga akan akan menekan jumlah PMI non-prosedural semaksimal mungkin, serta terwujudnya tata kelola organisasi yang efisien, efektif dan akuntabel.*
Baca juga: Indonesia jajaki peluang kirim pekerja migran terampil ke Ceko
Baca juga: BNP2TKI fasilitasi pemulangan korban jembatan runtuh di Taiwan
Baca juga: Nusron Wahid berkomitmen akan perjuangkan pekerja migran Indonesia
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
