"Tidak bisa kita buat begitu, harus ada peraturan dari Menpan RB," ujar Yasonna di Jakarta, Senin.
Yasonna mengaku tidak bisa serta merta melaksanakan peraturan tersebut di kementerian yang dia pimpin. Banyaknya pejabat eselon III dan eselon IV yang bekerja di kantor wilayah Kemenkumham di berbagai daerah menjadi persoalan tersendiri.
Untuk itu, dia mengatakan masih akan melakukan pembicaraan secara komprehensif dengan jajaran Kemenkumham untuk membahas hal itu.
"Kami itu punya aparatur di daerah. Kanwil-kanwil itu bagaimana? Jadi kita sudah bicarakan itu dalam ratas (rapat terbatas). Itu akan dipelajari Menpan RB," ujar Yasonna.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai presiden periode 2019-2024, Minggu (20/10) berencana menyederhanakan jabatan eselon di pemerintahan dari empat menjadi dua tingkat.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi.
Baca juga: Legislator minta pemerintah perhitungkan efek pemangkasan eselon
Baca juga: Pengamat: Pemangkasan eselon berdampak pada perlambatan birokrasi
Baca juga: Pengamat: Presiden tidak perlu pangkas eselon III dan IV
Baca juga: Menristek : Penyederhanaan eselon dilakukan di kelompok peneliti
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
