"Hal itu menjadi perhatian bagi kita agar Papua berhati-hati secara politis karena dari segi keamanannya sudah standar. Secara politis itu maksudnya kadang-kadang dibangun opini-opini yang tidak-tidak padahal pada kenyataannya di lapangan tak benar, semua sudah kita antisipasi,” kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, aparat keamanan sudah menyiapkan strategi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada peringatan HUT OPM tersebut.
Ia mengatakan, pendekatan keamanan yang dilakukan aparat akan sesuai standard operation procedure (SOP).
"Semua sudah ada SOP-nya, kalau ada pelanggaran SOP akan ditindak termasuk jika dilakukan oleh internal aparat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Mahfud tidak membeberkan secara jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.
"Tentu rahasia yah, kalau langkah per langkah diberikan ke pers kan tidak boleh," katanya.
Adanya penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait pemekaran di Papua, kata dia, yang minta pemekaran itu rakyat Papua sendiri ketika bertemu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
"Bahwa ada yang tidak setuju yah biasa saja, yah pasti ada yang tidak setuju nanti kita lihat saja. Kan sekarang belum dimekarkan tapi nampaknya upaya pemekaran itu tepat gitu yah, kalau ada setuju tidak setuju itu biasa," ujarnya.
Baca juga: Perayaan HUT OPM, Menkominfo: Tak ada pembatasan internet
Baca juga: Thariqah Internasional minta pemerintah tetapkan OPM sebagai teroris
Baca juga: Sekda : masyarakat Balingga nyatakan sikap tolak TPN/OPM
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
