"Hal-hal yang geostrategis tentu kita harus berbicara dengan lembaga yang berkompeten, yaitu BSSN," kata Menkominfo Johnny G Plate usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa.
Kominfo sedang memeriksa kasus peretasan tersebut dan terus berkomunikasi dengan BSSN untuk bertukar informasi soal peretasan yang melibatkan WhatsApp dan perusahaan Israel ini.
"Langkah selanjutnya, yang berkaitan dengan geostrategis, BSSN yang memiliki tugas," kata Johnny.
Kasus peretasan WhatsApp oleh NSO Group, perusahaan dari Israel, yang melibatkan nomor seluler dari Indonesia ini juga sempat disinggung dalam rapat kerja Kominfo dengan Komisi I DPR RI, namun, peserta rapat menganggap jawaban atas kasus tersebut tidak perlu diberikan hari ini juga.
WhatsApp menuntut perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group, karena membuat perangkat lunak spyware yang disisipkan ke server WhatsApp untuk meretas sejumlah pengguna mereka.
Perangkat lunak tersebut diduga berdampak pada 1.400 pengguna antara lain di AS, Uni Emirat Arab, Bahrain, Meksiko, India dan Pakistan, dikutip dari Reuters.
Pejabat senior pemerintahan di beberapa negara, terutama negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat diduga menjadi korban peretasan ini.
India menyatakan korban peretasan termasuk jurnalis, akademisi, pengacara dan pembela komunitas Dalit di India.
Sejumlah media memberitakan peretas menggunakan nomor asal Indonesia dalam kasus ini.
Baca juga: Pejabat pemerintah jadi target peretasan WhatsApp
Baca juga: WhatsApp curiga perusahaan Israel mata-matai ponsel
Baca juga: "Fingerprint lock" sudah ada di WhatsApp Android
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2019
