Pemerhati katakan APBD Pasuruan tidak berpihak pada pendidikan

6 November 2019 16:24 WIB

Kondisi Sekolah Dasar Negeri Gentong Pasuruan pascambruknya sebagian atap di sekolah setempat hingga mengakibatkan dua orang tewas (ANTARA/Marul)

Kota Pasuruan adalah daerah dengan anggaran pendidikan terendah di Jawa Timur

Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan Pemerintah Kota Pasuruan tidak berpihak pada pendidikan yang dibuktikan dengan rendahnya persentase anggaran untuk pendidikan.

"Dana yang dialokasikan untuk pendidikan hanya 6,61 persen dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD)," ujar Indra di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut terbukti tidak memihak pendidikan dan tidak sesuai dengan konstitusi. Pasalnya UUD 1945 mengamanatkan agar mengalokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD.

Baca juga: Enam siswa sekolah ambruk masih dirawat intensif

Begitu juga dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasar 49 ayat 1 yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBD diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan.

Ketidakberpihakan pada dunia pendidikan tersebut, kata Indri, terlihat dari ambruknya gedung Sekolah Dasar di Pasuruan yang mengakibatkan tewasnya satu guru dan satu siswa serta 11 lainnya luka-luka.

"Kota Pasuruan adalah daerah dengan anggaran pendidikan terendah di Jawa Timur. Dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud bahkan sudah dijelaskan ada 22 gedung SD dan tujuh gedung SMP yang rusak berat tetapi jelas tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah," terang dia.

Ia juga mengingatkan hingga kapanpun pelanggaran konstitusi jika dibiarkan terus menerus akan merenggut nyawa warganya sendiri.

Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Mendikbud Nadiem Makarim tidak pernah mensahkan Raperda APBD yang tidak berpihak pada pendidikan.

"Jangan hanya karena Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan juga DPRD Kota Pasuruan tidak mampu membuat program-program pendidikan, maka generasi penerus menjadi korbannya," kata dia lagi.

Menurut dia, perlu dibuat cetak biru atau rencana induk pendidikan nasional agar program tidak disusun oleh SDM yang tidak kompeten.

Baca juga: Polri menggandeng ahli dari PUPR telisik spesifikasi bangunan SD roboh