Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono tersebut meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut di daerah Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Kamis. Rimbo Panjang merupakan titik rawan kebakaran lahan yang selalu membara setiap tahun, dan menghasilkan polusi asap hingga ke Kota Pekanbaru.
Turut serta dalam rombongan di antaranya adalah anggota DPR RI daerah pemilihan Riau Effendy Sianipar, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani, Deputi IV Badan Restorasi Gambut (BRG) Harris Gunawan, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suharyono.
Baca juga: Karhutla Riau habiskan anggaran BNPB Rp468 miliar
"Yang harus diselesaikan dari sisi pencegahan adalah perlu pendekatan yang berkelanjutan dengan libatkan masyarakat. Kita perlu terus edukasi dengan libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh 'stakeholders', terus ingatkan masyarakat bahaya-bahaya karhutla," ujar politisi Partai Gerindra ini.
Ia mengatakan Komisi IV DPR mencoba mencari solusi dengan mengunjungi daerah-daerah rawan karhutla seperti Riau, Kalimantan Tengah, Jambi dan Sumatera Selatan. Masalah karhutla jadi prioritas karena dampaknya bukan hanya dari kerugian ekonomi, tapi yang paling berbahaya adalah efek asap bagi kesehatan manusia terutama untuk anak-anak dan warga lanjut usia. Selain itu, karhutla yang terus terjadi setiap tahun juga mengancam kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
"Keanekaragaman hayati adalah warisan yang harus diteruskan ke anak cucu kita. Kalau rusak sayang banget, dan ini sudah jadi perhatian dunia internasional. Karena itu, sebagai anak bangsa, komisi IV DPR ingin memberikan solusi untuk masyarakat luas," ujar putra dari mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedrajad Djiwandono ini.
Baca juga: BNPB akan biayai mahasiswa UNRI sosialisasi pencegahan karhutla Riau
Baca juga: BNPB serahkan bantuan 10 pompa air kepada Pemprov Riau
Ia menilai upaya pencegahan harus melibatkan lintas kementerian, tidak bisa hanya mengandalkan KLHK, BRG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Budisatrio mengatakan Kementerian Pertanian juga harus mengambil peranan dalam pencegahan, karena titik api juga banyak terdapat di lahan perkebunan.
Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah mulai dari bupati, wali kota dan gubernur harus menjadi ujung tombak dilapangan.
"Kita harus sama-sama mencari solusi," kata ponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini.
Ia menambahkan, penegakan hukum kasus karhutla juga harus memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Sebabnya, ia mengakui kadang ditemukan banyak kasus pemilik lahan kecil yang memang tidak ada pilihan selain membuka lahan dengan membakar karena faktor biaya.
"Tapi kita tahu juga ada korporasi yang nakal, itu jangan ditutup-tutupi. Penegakan hukum harus sesuai undang-undang dan harus seadil-adilnya," kata Budisatrio.
Baca juga: Status siaga darurat kebakaran hutan-lahan Riau berakhir
Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, menyatakan sangat menyambut baik kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut, apalagi ini dilakukan pada awal masa jabatan mereka setelah dilantik sebagai wakil rakyat. Solusi untuk masalah karhutla juga sangat membutuhkan dukungan dan komitmen dari lembaga legislatif di Senayan.
"Karena komitmen politik itu juga penting," kata Rasio Ridho Sani.
Provinsi Riau baru saja mengakhiri status siaga darurat karhutla pada 31 Oktober, yang berlangsung sejak 19 Februari 2019. Berdasarkan data di situs Sipongi milik KLHK, karhutla di Provinsi Riau selama 2019 mencakup area seluas 75.871 hektare (ha),
Berdasarkan data BNPB, karhutla Riau sudah menghabiskan anggaran kedaruratan sekitar Rp468,66 miliar.
Baca juga: Efektif tangani karhutla Gubernur Riau minati inovasi milik polda
Baca juga: Polda Riau sudah tetapkan 70 tersangka karhutla termasuk korporasi
Baca juga: Polda Riau gandeng Kejakti tangani karhutla korporasi
Pewarta: FB Anggoro
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
