• Beranda
  • Berita
  • KLHK dorong taman nasional beri layanan jasa lingkungan wisata

KLHK dorong taman nasional beri layanan jasa lingkungan wisata

7 November 2019 20:31 WIB
KLHK dorong taman nasional beri layanan jasa lingkungan wisata
Direktur Kawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Dyah Murtiningsih (kanan) Direktur Pattiro Maya Rostanty (kiri) memberikan paparan terkait taman nasional di Jakarta, Kamis (7/11/2019). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mendorong seluruh taman nasional di Tanah Air untuk memberikan layanan yang spesifik, terutama terkait jasa lingkungan wisata agar dapat menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

"Untuk jadi BLU, taman nasional itu harus memiliki layanan yang spesifik, paling kurang fokus pada satu layanan," kata Direktur Kawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Dyah Murtiningsih di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pentingnya spesifikasi layanan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 dimana BLU dibentuk untuk memberi layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

"Jadi munculkan pelayanan yang sangat spesifik di taman nasional ini terlebih dahulu," kata dia.

Menurutnya, layanan terkait dengan jasa lingkungan wisata dapat menjadi layanan utama karena hal itu cukup menarik. Kemudian, perlu adanya kajian tentang usaha wisata itu sendiri, jumlah kunjungan dan dampak pelayanan.

Baca juga: Jasa lingkungan hutan jadi daya saing pariwisata

Untuk realisasinya nantinya, kata dia, beberapa layanan lain di taman nasional dapat pula dimunculkan, tapi pengelolaan secara keseluruhan harus menuju ke jasa wisata itu.

"Jadi satu layanan spesifik, yang lain sebagai pendukung atau pendorong terwujudnya tujuan yang diinginkan," ujar dia.



Namun, jika pihak taman nasional tidak setuju, layanan tersebut dapat diganti dengan hal lainnya yang dirasa lebih baik dan yang pasti harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang sudah ada.

"Hal ini penting agar dari pihak kementerian terkait tidak terjadi lagi penolakan," kata dia.

Sebab, sebelumnya Kementerian Keuangan sempat tidak menyetujui taman nasional menjadi BLU. Hal ini dikarenakan tidak terlihatnya layanan spesifik dari taman nasional tersebut.

"Jadi kementerian bingung apa yang spesifik. Ini perlu diperkaya dalam kajiannya," ujar dia.

Sementara itu, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) atau organisasi nonpemerintah mendorong taman nasional yang ada di Tanah Air agar dijadikan BLU untuk mengoptimalkan fungsi dari berbagai aspek.

"Kami melihat taman nasional memiliki peran yang strategis namun terbatas dari segi sumber daya sehingga belum maksimal," kata Direktur Pattiro Maya Rostanty.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019