"Kita kan sudah imbau kepada pihak kepolisian dan BIN untuk mengantisipasi ini. Kami harapkan Pemprov NTT juga mempunyai sikap yang sama menanggapi hal ini," kata Ketua GP Ansor NTT Ajhar Jowe kepada Antara di Kupang, Sabtu.
Baca juga: Polda NTT tingkatkan pengawasan daerah rawan radikalisme
Hal ini kata dia sesuai dengan hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) GP Ansor yang membahas tentang berbagai isu masih munculnya kelompok-kelompok radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa di beberapa daerah di Indonesia.
Di NTT, khususnya kota Kupang sendiri ujar dia masih ada beberapa kelompok ormas yang bernama HTI masih melakukan aktivitasnya, padahal sudah dibekukan oleh pemerintah.
"Kita ingin pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, camat serta kepala desa harus berkomitmen memberantas kelompok-kelompok ini dengan merespon masih munculnya gerakan-gerakan oleh kelompok yang menentang ideologi Pancasila yang masih berkeliaran bebas di NTT," tambah dia.
Baca juga: GP Ansor sebut HTI masih beroperasi di NTT
Menurut Ajhar, organisasi yang dianggap radikal, secara masif masih terus melakukan agenda yang mengatasnamakan agama perlu diantisipasi.
"Apapun gerakan yang mengatasnamakan agama dengan menolak pancasila sebagai ideologi wajib untuk diperangi kelompok," ujar Ajhar.
Pria yang biasa di sapa AJ ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi sendiri di periode keduanya menyatakan serius untuk memberantas berbagai kelompok radikalisme.
Ia pun meminta masyarakat NTT untuk tetap bersatu padu, bergandengan tangan memberantas kelompok radikalisme di NTT ini, mengingat keberadaan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi pancasila itu akan memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.
"Mari kita sama-sama jaga negeri ini. Sama-sama jaga NTT ini agar tetap damai dan aman," tambah dia.
Baca juga: Penggiat: Radikalisme ancam keutuhan NKRI
Baca juga: Sorotan berbeda dicuatkan pada diskusi munculnya penyebab radikalisme
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
