"Isu penting yang dihasilkan dalam KTT tersebut, di antaranya adanya kesepakatan pembentukan ad hoc task force (satuan tugas ad hoc) di Sekretariat ASEAN yang bertugas memantau secara penuh persiapan repatriasi Rohingnya dari Cox Bazaar (di Bangladesh) ke Rakhine State (di Myanmar). Task force diharapkan dapat mempercepat proses repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat," kata Retno saat menyampaikan paparan ke anggota Komisi I DPR RI.
Di samping satuan tugas khusus untuk memulangkan pengungsi, pertemuan tingkat tinggi di Bangkok, Thailand pada 2-4 November juga membahas arah kerja sama Indo-Pasifik.
"Diskusi secara terbuka mengenai Indo-Pasifik telah dilakukan secara terbuka pada East Asian Summit (Pertemuan Tingkat Tinggi Negara Asia Timur). ASEAN Outlook on Indo-Pacific (Tinjauan ASEAN untuk Indo-Pasifik) yang dipersiapkan Indonesia diapresiasi oleh peserta forum," jelas Retno pada rapat kerja pertama antara menlu RI dan Komisi I DPR RI.
KTT ASEAN ke-35 dan KTT terkait lainnya juga membahas peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Dalam rapat kerja itu, Retno menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres secara terbuka mengapresiasi peran Indonesia sebagai "bridge-builder" atau penjembatan/penengah demi menciptakan dan menjaga perdamaian di tingkat kawasan serta dunia.
"Peran sebagai bridge-builder semakin diperlukan di tengah dunia yang terbelah," jelas Menlu Retno.
Poin terakhir yang disampaikan menlu mengenai hasil KTT terkait dengan kontribusi Indonesia dalam RCEP atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
"Tahun depan kita akan melakukan legal scrubbing (telaah aspek hukum, red) agar teks perjanjian pada 2020 dapat ditandatangani," tambah Menlu Retno.
Rapat kerja pertama Menlu RI Retno Marsudi bersama Komisi I DPR RI mulai sekitar 10.30 WIB, dan diisi dengan penyampaian program kerja, isu-isu aktual politik luar negeri, dan sesi tanya jawab.
Sesi penyampaian program kerja Kemlu RI dan pertanyaan dari para anggota dewan berlangsung selama dua jam. Pemimpin rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya sempat menunda jalannya rapat selama 45 menit untuk istirahat.
Rapat kerja kembali dilanjutkan sekitar pukul 13.30 WIB dengan agenda penyampaian jawaban dari Menlu Retno beserta jajaran Kemlu RI. Penyampaian jawaban dari pihak Kemlu RI dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup.
Sesi terbuka diperuntukkan untuk membahas sejumlah isu seperti diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, serta langkah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB pada 2020. Sementara itu, sesi tertutup diperuntukkan untuk membahas masalah sensitif seperti Papua, Laut China Selatan, dan isu pencekalan Habib Rizieq.
Baca juga: Rapat kerja bersama Komisi I, menlu kembali sampaikan formula 4+1
Baca juga: Menakar posisi tawar Indonesia dalam forum ASEAN dan G20
Baca juga: Negosiasi berbasis teks telah disepakati 15 negara anggota RCEP
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
