Pertemuan antara pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu, salah satunya membahas soal amandemen terbatas UUD 1945.Kalau memang kita mau ubah, ubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ngada. Kita tidak boleh mendegradasi komitmen kita dalam berbangsa dan bernegara, tuturnya
"Tadi kami berdiskusi dengan bang Surya dan mendapatkan masukan-masukan terkait rekomendasi amandemen terbatas dan perlunya diadakan kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai melakukan pertemuan di DPP Partai NasDem.
Amandemen terbatas UUD 1945 dan perlunya diadakan kembali GBHN merupakan hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019.
Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, Surya Paloh menyampaikan beberapa hal salah satunya agar MPR membuka cakrawala dan memberi kesempatan publik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya serta urun rembuk akan dibawa ke mana bangsa ini ke depan.
Baca juga: MPR dan Presiden sepakat dalami wacana amendemen UUD 45
"Karena bicara MPR dalam sejarah awal kemerdekaan tidak hanya bicara soal kepentingan pemerintah atau arah pemerintah ke depan tapi juga kepentingan bangsa dan arah bangsa kita ke depan," kata Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kehormatan ke DPP Partai NasDem lantaran NasDem termasuk partai yang ikut mendorong atau setuju dilakukannya amandemen terbatas selain tujuh partai yang lain.
"Hanya Golkar, PKS dan Demokrat yang ketika itu menginginkan tidak amandemen tapi melalui UU atas GBHN," kata Bamsoet.
Namun, pimpinan MPR mendapatkan gambaran baru dari Surya Paloh bahwa amandemen UUD tidak hanya terbatas, tetapi sangat tergantung pada perkembangan kekinian.
Baca juga: Pimpinan MPR bertemu dengan Surya Paloh
"Maka, Bang Surya tadi menyampaikan amandemen menyeluruh yang mengevaluasi berdasarkan daftar isian masalah kita ssebagai bangsa dan negara. dari mulai pembukaan, sampai pasal demi pasalnya. Mana saja yang perlu kita amandemen, ubah, sesuai dengan kebutuhan bangsa kita," katanya.
Namun demikian, perubahan atau amandemen itu tidak boleh asal atau gampangan melainkan harus betul-betul cermat.
"Kalau memang kita mau ubah, ubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ngada. Kita tidak boleh mendegradasi komitmen kita dalam berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Baca juga: Fraksi NasDem: Amandemen mekanisme pemilihan Presiden bukan hal tabu
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, pertemuan tadi memang merupakan pertemuan yang dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk saling sharing idea para pimpinan satu sama lain, menerima dan memberikan masukan juga.
"Semuanya memang diniatkan sungguh-sungguh sebagaimana peran dan eksistensi lembaga tinggi negara kita MPR ini bisa jauh lebih berperan, lebih ekfektif dan bisa memberikan sesuatu penguatan bagi proses kehidupan kebangsaan yang kita sedang dijalankan," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019