Dalam rapat yang digelar Di Gedung DPR RI, Selasa (12/11), Prabowo menolak menuruti permintaan Anggota Komisi I dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon untuk memaparkan program kerja dengan menguraikan anggaran Kemenhan secara terbuka dalam rapat. Anggaran Kemenhan yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp131,2 triliun.
"Respon Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan ES (Effendi Simbolon) yang meminta uraian anggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak," ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Menhan: Indonesia harus punya pertahanan memadai
Dia mengatakan sikap Prabowo yang hanya bersedia memaparkan rincian anggaran dalam rapat tertutup menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu telah mampu “membaca” peta politik para aktor politik di parlemen.
Prabowo dinilai telah melakukan hal yang sangat strategis dalam manajemen pertahanan di Tanah Air.
Baca juga: Menhan Prabowo terapkan konsep pertahanan berdaulat-mandiri
Menurut Emrus, membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat terbuka sangat riskan dilakukan, karena berpotensi menjadi konsumsi publik dan dunia internasional yang sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan pertahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
"Alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga, dan dikaitkan dengan postur keseluruhan APBN kita, saya mendukung pandangan Menhan agar dibahas dalam sidang tertutup di Komisi I DPR-RI," ucap Emrus.
Baca juga: Menhan sampaikan gagasan bentuk SDM pertahanan kuat
Dia menambahkan apabila terdapat negara yang secara terbuka menyampaikan anggaran pertahanan ke publik, hal itu tidak lain merupakan bagian dari strategi pertahanan negara tersebut.
"Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang pertahanan," kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.
Baca juga: Komisi I minta Menhan serius tangani persoalan di Papua
Baca juga: Kemhan libatkan DPR rumuskan pemutakhiran doktrin pertahanan
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
