Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pemerintah akan memberikan keistimewaan kepada sektor swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).Saat ini, ekosistem pembiayaan yang tidak menggunakan APBN sudah mulai terbangun dengan baik
"Studi kelayakan dilakukan badan usaha. Jika mereka bisa dalam sebulan dua bulan, kami proses," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto di Jakarta, Kamis.
Dalam diskusi bertema "Membedah Pembiayaan Infrastruktur Tanpa APBN" yang diadakan IDX Channel itu, Eko juga memastikan bahwa selama swasta menyiapkan studi kelayakan, proyek tersebut tidak akan ditawarkan kepada pihak lain.
Baca juga: Kementerian PUPR sebut 10 SPAM dalam persiapan dengan skema KPBU
Menurut dia, saat ini ekosistem pembiayaan yang tidak menggunakan APBN sudah mulai terbangun dengan baik.
Hal itu ditunjukkan dengan munculnya usulan proyek infrastruktur dari pihak swasta kepada pemerintah.
Ia mencatat sudah ada enam transaksi proyek yang diinisiasi oleh swasta yakni proyek jalan tol dan sistem penyediaan air minum.
Eko mengharapkan ke depan sektor swasta berperan lebih besar dalam skema pembiayaan alternatif KPBU untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Jika ada proyek prakarsa swasta maka itu harus segera direspons. Begitu ada prakarsa masuk, kami segera respons, itu yang dibutuhkan dunia usaha, respons cepat," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat kemampuan APBN 2020-2024 hanya mampu menutupi Rp623 triliun anggaran infrastruktur.
Jumlah itu, kata dia, setara dengan 30 persen dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur yang diperkirakan mencapai total Rp2.058 triliun.
Data Kementeriann PUPR, infrastruktur yang akan dibangun itu di antaranya sumber daya air sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan Rp573 triliun, permukiman Rp125 triliun dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun.
Untuk menyiasati hal itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan inovatif melalui KPBU.
Baca juga: Pemerintah dorong keterlibatan swasta bangun infrastruktur
Baca juga: Ini proyek infrastruktur awal ibukota baru yang akan ditawarkan PUPR
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
