"Kami berdua ingin memastikan komponen pelajar dalam PKH yang mendapatkan KIP. Kami ingin mendapatkan lebih jelas lagi tentang sejumlah hal, misalnya, tentang siapa KPM yang layak menerima KIP tapi belum dapat," kata Mensos Juliari Batubara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pertemuan kedua menteri tersebut terutama untuk menyolidkan koordinasi kedua kementerian, selain juga untuk meningkatkan kerja sama pengelolaan data untuk mendukung program bantuan bagi warga pra-sejahtera.
"Intinya, ini sebagai pertemuan awal untuk meningkatkan sinergi ke depan. Sesuai arahan Presiden, para menteri agar dapat bekerja dalam satu tim, tidak sendiri-sendiri. Selain itu, kami juga mengkoordinasikan berbagai hal termasuk terkait penggunaan data," kata Juliari.
Di kedua kementerian masing-masing memiliki program meningkatkan kesejahteraan warga pra-sejahtera. Di Kemendikbud, dikenal dengan program KIP, yang membantu warga pra-sejahtera mengakses pendidikan. Di Kementerian Sosial dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca juga: Kemendikbud : jumlah penerima KIP meningkat signifikan
Bantuan sosial (bansos) PKH memiliki keterkaitan erat dengan program KIP. Dimana dalam PKH terdapat beberapa komponen seperti anak SD, SMP, dan SMA yang menjadi sasaran program KIP.
Untuk memperkuat pelaksanaannya, kata Mensos, program ini perlu didukung dengan basis data terpercaya. Kementerian Sosial kan menjadi leading sector untuk menyediakan basis data bagi semua program yang terkait agenda pembangunan kesejahteraan sosial.
Menurut Mensos, dalam pertemuan itu, keduanya sepakat lebih memastikan siapa saja yang layak menerima KIP, dan apakah mereka yang layak sudah benar-benar menerima KIP.
Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, Mensos dan Mendikbud sepakat mengutus pejabat di level bawah menteri untuk memadankan data terkait KIP.
"Saya sudah menugaskan Kapusdatin untuk menindaklanjuti masalah ini. Targetnya dua minggu selesai," kata Mensos.
Mendikbud Nadiem Makarim sepakat dengan gagasan Mensos. Menurut dia, selain soal substansinya, penting pula memperkuat pola kerja antar-kementerian sama di level bawah menteri agar bisa berkolaborasi dan bisa bergerak dalam satu gerakan agar lebih cepat dan ringkas.
Baca juga: Menkes dan Mensos diminta terobosan baru terkait verval data PBI
Baca juga: Menko PMK: Perkuat terus program berbasis pemberdayaan sosial
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
