Mantan Menaker Hanif Dhakiri di sela acara Diskusi High Level Update dengan mengusung tema Designing Compensation & Benefit Toward A Better Future di Jakarta, Jumat, mengatakan program Kartu Prakerja dilakukan secara masif karena berdasarkan kajian, hanya 20 persen tenaga kerja yang kualifikasinya memenuhi kebutuhan dunia usaha.
Dia menjelaskan bahwa sekitar 60 persen angkatan kerja Indonesia saat ini masih berpendidikan sekolah menengah pertama atau tak tamat SMP. Dari sisanya, setengah yang memenuhi kualifikasi dunia usaha.
"Jadi, jika ada 10 angkatan kerja baru, hanya dua orang yang memenuhi kualifikasi dunia usaha. Sisanya, perlu dilatih agar memenuhi syarat dan terserap dunia usaha," ujar Hanif.
Baca juga: BP Jamsostek gandeng BLK Jambi gulirkan pelatihan vokasi
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI menargetkan dua juta orang akan memperoleh Kartu Prakerja pada 2020 untuk menekan angka pengangguran di Tanah Air.
"Jadi selama tiga bulan mereka akan mendapatkan insentif dengan nominal tertentu," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker RI Khairul Anwar di Jakarta, Kamis (14/11).
Ia menjelaskan peserta akan memperoleh insentif dari pemerintah selama tenggat waktu pelatihan hingga mendapatkan pekerjaan.
Sementara program Vokasi BPJAMSOSTEK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) menyasar peserta pekerja yang di-PHK dengan syarat sudah bekerja minimal setahun dan sudah menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Baca juga: LinkAja dan kemudahan membayar iuran BPJAMSOSTEK
Program ini sudah dimulai pada September lalu dan ditarget hingga akhir bulan Desember 2019 diikuti 1.000 peserta," ujar anggota Dewas BPJAMSOSTEK Inda D. Hasman.
Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi pilot project program vokasi, meski program ini sudah disosialisasikan juga di daerah lain seperti NTT dan Jawa Tengah.
Sementara pada didiskusikan bertajuk High Level Update dengan tema Designing Compensation & Benefit Toward A Better Future membahas berbagai bidang, diantaranya kemunculan berbagai perusahaan rintisan atau start up.
Selain membuka berbagai peluang kerja untuk para pencari kerja, hadirnya perusahaan rintisan juga memberikan pilihan untuk dapat memilih bidang pekerjaan sesuai dengan minat, bakat serta tawaran penghasilan dan kesejahteraan yang lebih beragam.
Namun, tidak semua pihak menganggap hal ini sebagai nilai positif sebab dengan hadirnya pilihan lapangan pekerjaan baru yang cukup menjanjikan dapat menjadi ancaman bagi perusahaan eksisting saat ini dalam mempertahankan aset berharga mereka yaitu karyawan yang dapat kapan saja mengundurkan diri untuk mendapatkan tawaran kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan baru tersebut.
Hadir juga dalam diskusi itu anggota M. Adityawarman, Direktur Pusat Studi Apindo, Suprayitno, Ketua Umum Apindo Hariadi B Sukamdani dan Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diwakili oleh Dirjen PHI & Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI Retno Pratiwi.
Baca juga: Atlet SUP Id-BPJAMSOSTEK raih perak di Singapore Open Cup 2019
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
