"Desember 2019 Insya Allah siap lelang, maka kalau hari ini APBD kita sudah (disetujui DPRD Jawa Tengah, red), segera kita kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri minggu depan. Kalau Kemendagri cepat langsung kita perintahkan untuk lelang," katanya di Semarang, Jumat.
Ganjar mengungkapkan instruksi mempercepat pelaksanaan lelang itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ketika menyerahkan DIPA serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada kementerian/lembaga serta seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (14/11).
"Pesannya Presiden adalah agar semua yang sudah 'di-send' harus dipastikan 'deliver'. Jadi sekarang DIPA sudah dikirim, kita memastikan dari daerah agar sudah 'deliver'. Apa yang sudah disampaikan, berupa bantuan, rincian maupun lokasi program itu tinggal melakukan, mengeksekusi," ujarnya.
Kepastian distribusi yang pertama, menurut Ganjar adalah kepastian pelaksanaan lelang.l, dimana Presiden Jokowi menargetkan jika lelang dilakukan Desember 2019, maka proyek bakal bisa berjalan pada Januari atau Februari 2020.
"Sehingga anggaran tidak menumpuk di belakang. Sebenarnya itu pesan kemarin dari Presiden," katanya.
Selain itu, lanjut Ganjar, Presiden Jokowi juga memberi peringatan agar proyek pembangunan dilakukan dengan taat hukum, apalagi realisasi proyek DIPAtersebut sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
"Tugas kita sekarang setelah menerima DIPA adalah menerjemahkan dan mengeksekusi itu di daerah. Pesan beliau, harus bersih, tidak dikorupsi dan bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.
Ganjar menyebutkan dari total anggaran DIPA yang diterima Pemprov Jateng itu ada tiga sektor yang mendapat kucuran dana besar yakni sektoe pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
"Pendidikan selalu tinggi karena BOS (bantuan operasional sekolah) itu menyedot angka yang cukup tinggi. Kemarin juga saya lihat infrastruktur juga tinggi," katanya.***1***
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
