"Saran kami kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, dari pada sibuk melakukan evaluasi, revisi kebijakan dan program kelautan, lebih baik pak Edhy fokus menggodok kebijakan baru yang sifatnya inovasi dan berkelanjutan," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan, Sabtu.
Moh Abdi Suhufan mencontohkan misalnya rencana untuk mewujudkan industri perikanan berkelanjutan di berbagai daerah, serta bagaimana strategi untuk melesatkan investasi dan ekspor, serta berapa proyeksi pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan stok ikan yang sudah mencapai 12,5 juta ton.
Baca juga: Kerapu: Kebijakan perikanan utamakan pembangunan berkelanjutan
Selain itu, ujar dia, inovasi lainnya bisa terkait dengan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendongkrak produksi budidaya, serta program inovasi dan sifatnya quick win dan bisa kelihatan hasilnya dalam 100 hari kerja.
"Banyak PR yang perlu diselesaikan secara programatik agar pengelolaan potensi laut bisa kelihatan secara nyata, bukan saja rencana di atas kertas teknokratik pemerintah, tapi bisa dieksekusi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Edhy Prabowo mendorong penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis kepada hasil sehingga anggaran digunakan secara bijak bukan hanya mengejar target penyerapan.
Baca juga: Pengamat: Pemenuhan HAM selaras tata kelola perikanan berkelanjutan
"Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau pemasukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya," kata Menteri Edhy.
Menurut Edhy, alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya, masih menurut dia, untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo.
Tak hanya budidaya, lanjutnya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.
Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari berbagai daerah.
Dengan mengintensifkan komunikasi, ia mengutarakan harapannya agar pembuat kebijakan tak perlu berlama-lama lagi dalam merumuskan kebijakan. Para pejabat pun diminta untuk lebih aktif menyampaikan ide dan terobosan yang dianggap dapat menjadi solusi persoalan yang dihadapi kepada dirinya.
Menteri Edhy juga meminta agar pembangunan laut dan perairan darat diseimbangkan, dan jangan sampai pembangunan hanya berfokus di daratan atau di lautan saja dengan mengesampingkan salah satunya.
Ia juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah dalam pemberdayaan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan. "Jangan hanya mengandalkan APBN yang terbatas. Saat ini ada tools baru yang kita miliki yaitu KUR. Ternyata KUR ini sekarang sudah ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta untuk mikro dan tidak perlu agunan. Kalau usaha kecil itu sampai Rp200 juta," paparnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
