Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Senin, mengatakan selama ini kebijakan yang mengatur kependudukan dan keluarga berencana tersentralistik, padahal tidak bisa diterapkan oleh semua daerah termasuk di Bumi Cenderawasih.
"Terobosan kepala BKKBN pusat untuk merekonstruksi kebijakan sentralistik bukan berarti kebijakan tersebut tereduksi, tetapi setidak-tidaknya bisa diaplikasikan di semua daerah berdasarkan kearifan lokal yang ada," katanya.
Menurut Hery, dengan demikian pihaknya mencoba mensinergikan program 1000 hari pertama kehidupan yang dimiliki Gubernur Papua dengan kebijakan BKKBN tersebut.
Baca juga: Orang tua di Papua diserukan BKKBN perhatikan anak telantar
Baca juga: BKKBN siapkan Rp1,3 miliar untuk cegah stunting di Papua
"Dengan program 1000 hari pertama kehidupan ini bukan berarti kami membatasi kelahiran namun memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan ke depan jika program BKKBN bersinergi dengan kabupaten, kota, distrik hingga kampung maka diharapkan ada data yang pasti serta jelas terkait kependudukan dan keluarga berencana.
"Dengan adanya data-data yang konkret ini maka akan ada matriks yang menjadi referensi untuk kami mengambil kebijakan di kemudian hari," katanya lagi.
Dia menambahkan rencana BKKBN dalam membuat pemetaan data dapat bersinergi dengan Pemprov Papua untuk mengetahui data pasti mengenai jumlah orang asli Bumi Cenderawasih berdasarkan kategorinya masing-masing.*
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
