Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui bahwa tenaga kerja untuk mengurus terkait perizinan sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai jumlahnya padahal hal tersebut penting untuk mengurai permasalahan ini.Salah satu kesulitan dalam masalah perizinan adalah kekurangan tenaga kerja atau orang yang bertugas melayani
"Salah satu kesulitan dalam masalah perizinan adalah kekurangan tenaga kerja atau orang yang bertugas melayani," kata Menteri Edhy dalam Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan kajian dan menemukan bahwa jumlah tenaga yang kurang memadai itu antara lain di Batam, juga termasuk pula di DKI Jakarta.
Baca juga: Menteri Edhy minta pengusaha perikanan tertib bayar pajak
Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, pihaknya akan melaksanakan dua langkah terkait hal itu, yaitu pertama akan mencari tambahan tenaga kerja seperti tenaga kontrak, sedangkan kedua adalah menambah jam kerja.
"Kami akan menambah jam kerja bisa berlaku 24 jam karena nelayan sendiri juga bekerja selama 24 jam," katanya.
Namun, Menteri Edhy juga menuturkan bahwa untuk semua hal tersebut masih berupa opsi yang perlu dikaji lebih lanjut.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengutarakan harapannya agar KKP dan Kementerian Perhubungan dapat satu suara agar pemberian izin juga lebih efisien ke depannya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berpendapat bahwa solusinya sebenarnya tidak perlu dengan kerja 24 jam per hari, tetapi yang penting ada niat dan komitmen pejabat terkait untuk melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diembannya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mendorong kalangan generasi muda untuk dapat masuk ke dunia perikanan dalam rangka mengembangkan sektor kemaritiman yang berbasis iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menteri Edhy menginginkan regenerasi profesi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dari orang tua kepada anak-anaknya atau generasi muda.
Menurut Edhy, selama ini sebagian besar generasi muda enggan untuk menjadi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, karena beranggapan pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang menguntungkan.
Padahal, ujar dia, upaya menggiatkan UMKM seperti yang dilakukan oleh istri-istri nelayan dinilai telah menciptakan banyak lapangan kerja.
Pemerintah, lanjutnya, siap membantu permodalan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).
Di bidang riset, Menteri Edhy menyebut KKP perlu memperbaharui atau melanjutkan kerja sama dengan universitas atau institusi pendidikan tinggi, terutama terkait penyediaan big data.
Baca juga: Komisi IV DPR minta anggaran untuk Itjen KKP ditambah
Baca juga: Kadin minta Menteri KKP tak segan tindak tegas pengusaha "nakal"
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
