Indonesia tidak masalah jika India batal gabung RCEP

Peran India itu kecil karena memang dia belum terlalu terbuka kepada pasar global

Pemerintah Indonesia mengaku tidak mempermasalahkan jika India batal bergabung dalam perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).

Direktur Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Donna Gultom dalam diskusi bertajuk “RCEP: Berharap Investasi” di Jakarta, Rabu, mengatakan peran India tidak begitu besar dalam pasar global meski populasi penduduknya cukup besar.

“India itu memang populasinya besar yaitu 1,3 miliar penduduk. Tapi peran India itu kecil karena memang dia belum terlalu terbuka kepada pasar global,” katanya.

Baca juga: Menlu sebut negara RCEP tidak boleh tersandera sikap India

Menurut Donna, karena peranannya yang kecil itu, proyeksi penurunan hanya sekitar dua persen hingga tiga persen saja.

Sebanyak 15 negara anggota Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) sepakat menyelesaikan perjanjian blok perdagangan terbesar di dunia itu pada 2020 meski India belum menyepakati hal tersebut.

Ke-15 negara yang terdiri atas 10 negara ASEAN dan lima negara mitra yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru menyerahkan kesepakatan kembali pada pertimbangan India.

Donna menuturkan India memiliki kondisi yang mirip dengan Indonesia. Namun, ia mengakui India termasuk negara yang sangat proteksionis.

“Mereka itu sepertinya terjebak dengan proteksionismenya sampai tidak peduli itu akan membuat (barangnya) mahal bagi penduduknya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan India sedianya akan menanggung kerugian jika tidak bergabung dalam RCEP.

“Kalau tidak ikut RCEP, yang akan rugi ya India sendiri karena dia tidak akan jadi bagian dari integrasi kawasan negara-negara RCEP,” katanya.

Dampaknya, investor akan melihat peluang bekerja sama dengan India hanya kepada negara itu sendiri atau melalui bilateral dengan ASEAN, tanpa terintegrasi menjadi bagian dari jaringan produksi regional.

“Kalau PM Modi (Perdana Menteri India) mau melindungi negerinya, tentu akan ada biayanya. Itu yang dilakukan pemimpin China pada awal-awal reformasinya dulu. China kan dulu termasuk tertutup. Tapi ternyata dengan dibukanya ekonomi China itu jadi cara menuju modernisasi China,” katanya.

Rizal mengatakan pemerintah menyerahkan keputusan bagi India untuk ikut bergabung atau tidak dalam RCEP. Menurut dia, hal itu menjadi pilihan politik bagi India. Kendati demikian, ia meyakini keputusan itu akan berdampak pada masa mendatang.

“Tapi secara ekonomi, dampak terhadap negara-negara RCEP itu tiga persen, perdagangannya sendiri menyumbang sekitar dua persen. Secara populasinya menyumbang 18 persen. Tapi itu pilihan politik,” katanya.

Rizal menambahkan Indonesia sebagai bagian dari ASEAN akan tetap terhubung dengan saluran perjanjian perdagangan dengan India. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian ekonomi dengan India yakni melalui ASEAN+India.

Perjanjian itu bahkan telah dimanfaatkan oleh para pelaku ekspor dari Tanah Air dengan 88 persen barang masuk melalui fasilitas tersebut.

“Walaupun secara bilatetal dengan India memang belum ada,” imbuh Rizal.

Baca juga: Sikap India dan masa depan RCEP
Baca juga: Presiden Jokowi berharap RCEP dapat ditandatangani tahun depan