Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo mengatakan pendidikan kesehatan reproduksi diajarkan kepada perempuan dan laki-laki di sekolah serta kampus guna membangkitkan kesadaran pencegahan perilaku seks bebas, di luar nikah, serta pernikahan dini.Presiden Joko Widodo sudah menekankan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul, maka harus memberikan perhatian kepada kesehatan reproduksi karena SDM yang unggul ini dibuat dari reproduksi
"Konsep pembekalan pendidikan seperti ini prinsipnya adalah mengisi otaknya mengubah pandangannya, kemudian akhirnya mengubah perilakunya," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Papua, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis.
Ia mengemukakan pentingnya pengetahuan mendalam dan wawasan luas terkait dengan kesehatan reproduksi, baik bagi anak perempuan maupun lak-laki, melalui pendidikan di sekolah dan kampus.
Menurut dia, banyak materi kesehatan reproduksi yang wajib dan menjadi hak untuk diketahui oleh perempuan dan laki-laki.
Jika mereka tahu, dia mengharapkan mengerti batasan-batasan untuk tidak melanggar nilai moral dan mencegah gangguan kesehatan reproduksi.
Pendidikan kesehatan reproduksi tersebut, berisikan materi-materi, seperti proses reproduksi di mana manusia diciptakan dengan cepat melalui pertemuan antara sel telur dan sperma sehingga jika perempuan telat menstruasi satu bulan dan hamil, tidak boleh melakukan aborsi.
"Karena memang telat satu bulan itu sama dengan hamil delapan minggu. Dan hamil delapan minggu itu sudah lengkap semua kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga kan sudah lengkap semua, mestinya ini dimengerti ya. Dan kalau mereka tidak mengerti jadi memudahkan mengambil suatu tindakan yang di luar norma seperti mudah melakukan aborsi, mudah melakukan hubungan seks bebas. Ini bukan pendidikan seks, ini pendidikan biologi biar menjadi bekal hidupnya," ujar Hasto.
Baca juga: Kepala BKKBN sosialisasi kesehatan reproduksi bareng pengajian Cak Nun
Ia mengatakan jika mereka mengerti akan ragu dan tidak melakukan hubungan seks di luar nikah serta hubungan seks di usia dini karena sebelum umur 20 tahun, organ reproduksi perempuan belum matang sehingga berisiko terkena kanker serviks.
"Selama ini kan kita sering melarang perilakunya tapi tidak diterangkan sehingga akhirnya kita capek deh, jangan hubungan seks di luar nikah jangan hubungan seks di usia muda tapi mereka tidak mengerti. Makanya BKKBN itu akan memulai dengan mengisi pengetahuannya biar mengubah pandangannya, perilakunya akan berubah sendiri, dan kita tidak usah sampai susah membatasi secara fisik," tuturnya.
Untuk memasyarakatkan pendidikan kesehatan reproduksi, katanya, perlu kerja sama tripartit antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan sehingga bisa menyasar sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.
Menurut Hasto, niat baik dan komitmen pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat lewat pendidikan kesehatan reproduksi harus semakin ditingkatkan dan diwujudkan dalam berbagai upaya, salah satunya dukungan pendanaan.
"Pendanaan juga masih menjadi tantangan, itu tantangan internal, seolah-olah belum mementingkan tetapi ketika Bapak Presiden Joko Widodo sudah menekankan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul, maka harus memberikan perhatian kepada kesehatan reproduksi karena SDM yang unggul ini dibuat dari reproduksi," tuturnya.
Ia mengatakan pendekatan juga perlu dilakukan pada aspek adat istiadat dan agama sehingga pendidikan kesehatan reproduksi bisa diterima masyarakat dan tidak dianggap sebagai hal yang tabu tetapi hal penting untuk pembekalan pengetahuan.
Untuk itu, dia menginginkan para penyuluh keluarga berencana di mana pun dapat menjalankan tugas dan menggunakan tutur kata agar tidak salah bicara dan bisa mengedukasi dengan memperhatikan kearifan lokal di setiap daerah
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Papua Hendrik Arwam mengatakan pendidikan kesehatan reproduksi memang penting dan perlu dipahami seluruh mahasiswa di berbagai fakultas.
"Ini sangat baik supaya mahasiswa memahami hal seperti itu tentang reproduksi," tuturnya.
Pihaknya akan meninjau persoalan itu untuk kemudian memasukkan materi tersebut dalam pendidikan di perguruan tinggi tersebut sebagai pembekalan wawasan bagi mahasiswa di Universitas Papua.
Baca juga: BKKBN masukkan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah
Baca juga: Kepala BKKBN: RKUHP jangan menghambat promosi kesehatan reproduksi
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2019
