"Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan reformasi birokrasi di tingkat daerah (kota/kabupaten), antara lain minimnya pemahaman aparatur terhadap reformasi birokrasi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Oscar di Malang, Jawa Timur, Jumat.
Selain itu, kata Oscar, pemimpin di daerah tidak terlalu memahami bagaimana proses reformasi birokrasi yang harusnya dilakukan. Jika pemimpin tidak memahami proses tersebut, anak buah tidak bisa bekerja maksimal.
Oscar mengatakan meskipun mayoritas berjalan lambat dan perlu akselerasi, ada beberapa kepimpinan inovatif yang mendukung reformasi birokrasi dengan baik, seperti Yogyakarta, Surabaya dan Bandung.
"Sampai saat ini budaya melayani masih menjadi suatu kendala seorang aparatur, karena paradigma aparatur sebagai seorang penguasa masih sangat kuat," katanya.
Menurut Oscar, perubahan budaya birokrasi harus menjadi ruh dalam reformasi birokrasi sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya di atas kertas saja. Perubahan budaya birokrasi ini harus dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah di Malang Raya.
Penilaian lambatnya sistem reformasi birokrasi tersebut merupakan hasil penelitian Oscar yang berjudul "Progress and Challenge Administrative Reform in Indonesia: an Update". Hasil penelitian tersebut dinobatkan sebagai naskah terbaik dalam konferensi Indonesian Association for Public Administration (IAPA) dan Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019.
"Saya berhasil memperoleh best paper di dalam forum ilmiah yang dihadiri oleh ratusan ilmuwan dari 14 negara," ucap Oscar.
Selain meraih best paper, dalam kesempatan tersebut dua dosen dari FIA UB Dr Khairul Muluk terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAPA 2019-2022 dan Dr Hermawan sebagai Ketua DPD IAPA terbaik se-Indonesia.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
