Sejumlah Komisioner Komnas HAM bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, yang membicarakan terkait pelanggaran HAM dan Papua.Yang pertama silaturahim dengan Pak Menko yang baru. Kita ucapkan selamat kepada Pak Menko, dan berharap ada koordinasi dalam berbagai isu
"Yang pertama silaturahim dengan Pak Menko yang baru. Kita ucapkan selamat kepada Pak Menko, dan berharap ada koordinasi dalam berbagai isu," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai bertemu dengan Mahfud MD.
Dalam pertemuan itu, lanjut dia, Komnas HAM dan Mahfud berdikusi tentang pelanggaran HAM.
Baca juga: Komnas HAM kecam hukuman kebiri pelaku pencabulan di Surabaya
"Bagaimana penyelesaiannya, ada berbagai ide yang muncul yang yudisial yang nonyudisial. Kemudian juga tadi kita bicara juga tentang Papua, ya bagaimana menyelesaikan masalah Papua dan paling akhir tadi bicara tentang apa yang kita sebut sebagai tren intoleransi ekstrimisme dan bagaimana cara mengatasinya," ujarnya.
Pembicaraan dengan Menko Polhukam, kata dia, masih bersifat umum dan tidak berbicara khusus tentang pelanggaran HAM, Papua dan lainnya.
"Tadi pembicaraan masih sifatnya umum nanti kita akan lanjut lagi. Pak Menko akan mengundang Pak Jaksa Agung, Menkumham, Mendagri, dan lainnya untuk duduk sama-sama," tutur Taufan.
Baca juga: Komnas HAM usulkan perppu tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat
Terkait persoalan Papua, tambah dia, kedua belah pihak sepakat untuk membangun komunikasi yang yang positif, konstruktif dengan semua pihak.
"Kami tadi lebih fokus, bagaimana meminta supaya Pak Menko menyampaikan apa yang selama ini menjadi pesan Komnas HAM agar bapak Presiden melakukan satu langkah-langkah yang sistematik untuk mengupayakan proses penyelesaian damai di Papua itu," paparnya.
Menko Polhukam sendiri, kata Taufan, berencana akan ke Papua dan mengundang beberapa tokoh Papua untuk berdialog.
"Solusi penyelesaian Papua dengan mengundang berbagai tokoh untuk dialog, mendatangi mereka, mendiskusikan karena sebetulnya kami akan berkomunikasi dengan banyak pihak sana ya. Kami mendapatkan kesan bahwa masyarakat Papua ingin menyelesaikan persoalan yang ada," ucapnya.
Baca juga: Komnas HAM: Sikap intoleransi di kalangan terdidik meningkat
Baca juga: Kabupaten/kota di Indonesia terapkan prinsip HAM masih sedikit
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
