Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa hingga saat ini masih ada indikasi bahan pembelajaran yang dipergunakan di sekolah-sekolah di Indonesia, yang mengandung unsur radikalisme.
Ma'ruf menjelaskan, bahan pembelajaran yang terpapar unsur radikalisme tersebut, terindikasi ada di tingkat Sekolah Dasar (SD), termasuk juga di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Menurut indikasi, ada bahan ajar yang masih menggunakan bahan-bahan yang di dalamnya terindikasi ajaran yang radikal," kata Ma'ruf, di Desa Tangkilsari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.
Baca juga: Wapres Ma'ruf luncurkan gerakan pelopor antiradikalisme
Ma'ruf menjelaskan, bahan-bahan pembelajaran tersebut, juga pernah muncul di soal-soal ujian di kalangan anak-anak sekolah. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pihak bisa mewaspadai adanya unsur-unsur radikalisme di bahan pembelajaran anak-anak sekolah.
Menurut Ma'ruf, dengan adanya indikasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedang menelusuri indikasi-indikasi tersebut, supaya bisa dilakukan perbaikan.
"Ada di tingkat SD, bahkan PAUD juga ada yang mengajarkannya. Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedang menelusuri, untuk kemudian dilakukan perbaikan," kata Ma'ruf.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah Malang Raya, Wapres berkesempatan untuk meluncurkan gerakan pelopor antiradikalisme di kampus Universitas Islam Malang (Unisma), Jawa Timur.
Baca juga: BNPT: konten damai harus diviralkan
Peluncuran gerakan antiradikalisme tersebut, diharapkan bisa menjadi upaya menangkal gerakan radikalisme, khususnya di kalangan mahasiswa. Gerakan radikalisme, dinilai bisa mengancam kehidupan masyarakat dalam bernegara.
Ma'ruf menambahkan, pihaknya menginginkan universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk mengambil langkah serupa untuk menangkal gerakan radikalisme. Diharapkan, dengan adanya upaya dari kampus, bisa menangani permasalahan radikalisme dari hulu hingga hilir.
"Unsur masyarakat juga harus dilibatkan, termasuk pendidikan, mulai dari kementerian maupun lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta," tutup wapres.
Baca juga: Ketua KPAI sarankan calon pengantin perlu diberi bimbingan antiradikalisme
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
