Kementerian Pertanian akan membangun Sistem Komando Strategis Teknis Pertanian (KOSTRATANI) dalam 100 hari pertama dan dalam level lapangan, pengendalian dan operasionalnya dipusatkan di kecamatan-kecamatan
Kementerian Pertanian (Kementan) RI memberikan penyuluhan kepada perwakilan enam provinsi dan penyuluh pertanian untuk meningkatkan kemampuan kelompok Tani (poktan).
"Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan petugas dalam penilaian kelas kemampuan kelompok tani," kata Kepala Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI Yoyon Haryanto pada kegiatan Bimbingan Teknis Kelas Kemampuan Kelompok Tani dan Sistem Pertanian Terpadu di Solo, Rabu.
Selain itu, dikatakannya, bimbingan teknis tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dalam mengelola proses pembelajaran penerapan sistem pertanian terpadu di tingkat petani dan kelompok tani.
"Kami juga ingin meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan poktan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Leli Nuryati mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan 267 juta warga Indonesia, segera diwujudkan dengan cara mengoptimalkan peran penyuluh kecamatan.
"Kementerian Pertanian akan membangun Sistem Komando Strategis Teknis Pertanian (KOSTRATANI) dalam 100 hari pertama dan dalam level lapangan, pengendalian dan operasionalnya dipusatkan di kecamatan-kecamatan," katanya.
Ia mengatakan KOSTRATANI bertujuan untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian sebagai pelaksana pembangunan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian.
"Selain itu, KOSTRATANI juga untuk penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di kecamatan berbasis teknologi informasi," katanya.
Ia mengatakan BPP juga akan dilengkapi dengan data dan perangkat digital yang bisa memantau kapan dilakukan panen, proses tanam, dinamika pasar dalam dan luar negeri sampai pergerakan Alsintan.
Sementara itu, dikatakannya, upaya lain dalam memperkuat program 100 hari Menteri Pertanian tersebut perlu didukung dengan penguatan di berbagai bidang baik dari sisi sumber daya manusianya maupun kelembagaan pertanian yang terlibat dalam menunjang pembangunan pertanian.
"Oleh karena itu, kelembagaan petani sebagai wadah petani dan penyuluh berinteraksi satu sama lain perlu dikuatkan agar mampu mewujudkan soliditas peran dan fungsinya dalam menunjang kegiatan pembangunan pertanian di level desa dan kecamatan," katanya.
Ia mengatakan kelompok tani merupakan organisasi yang tidak bisa terpisahkan dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian. Bahkan keberhasilan pembangunan pertanian di suatu wilayah selalu dikaitkan dengan keberadaan dan keragaan dari kelompok tani itu sendiri.
Ia mengakui realita yang ada, kelembagaan petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, di antaranya kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi yang rendah, akses pembiayaan permodalan terbatas, akses informasi teknologi dan pasar terbatas, kualitas pengelolaan usaha tani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, serta pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.
"Oleh karena itu, bimtek ini penting dilakukan untuk mendukung dan menguatkan kelembagaan petani melalui tangan-tangan penyuluh pertanian sebagai pembina di lapangan. Dengan harapan petani dan kelembagaan petani menguasai teknologi pertanian yang memadai, dan kemampuan bersaing dari para petani agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia," katanya.
Baca juga: Aplikasi ini wajib bagi penyuluh pertanian
Baca juga: Kementan: Tenaga penyuluh pertanian PNS meningkat 24 persen
Baca juga: IPB kembangkan sentra penyuluhan pertanian di Bogor
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
