Pemerintah tingkatkan terus pembangunan infrastruktur di luar Jawa

28 November 2019 08:09 WIB

Pembangunan Bendungan Napun Gete di Nusa Tenggara Timur. ANTARA/HO/Kementerian PUPR

Saya mengajak para pimpinan daerah yakni gubernur, walikota, dan bupati untuk terus mendukung pembangunan khususnya dalam hal pembebasan lahan

Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kementerian PUPR dalam periode 2015-2019 telah membangun sejumlah infrastruktur berskala besar seperti bendungan dan jalan, juga infrastruktur kerakyatan yang langsung dirasakan manfaatnya seperti jembatan gantung, penataan kawasan, dan bantuan perumahan.

"Pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Provinsi NTT akan terus ditingkatkan, baik yang sudah dalam proses pengerjaan dan yang akan baru dibangun. Saya mengajak para pimpinan daerah yakni gubernur, walikota, dan bupati untuk terus mendukung pembangunan khususnya dalam hal pembebasan lahan," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo dalam keterangan resmi yang di terima di Jakarta, Kamis.

Wamen Wempi menyampaikan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, salah satunya pembangunan tujuh bendungan di NTT yakni Raknamo dan Rotiklot yang sudah rampung dan akan menyusul Napun Gete, Temef, Mbay, Manikin dan Welekis.

Ketujuh bendungan itu diproyeksikan akan menampung 188 juta meter kubik volume air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik dan pariwisata.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung di NTT. Dalam kurun waktu 2015-2018 telah dibangun embung di 288 lokasi dengan biaya Rp 665,2 miliar.

"Permasalahan air memang menjadi perhatian di NTT, untuk itu saya sampaikan jika memang ada kebutuhan terkait pemenuhan air baku termasuk untuk lingkungan kampus, silahkan disampaikan jika membutuhkan dukungan Kementerian PUPR," ujar Wamen Wempi.

Pembangunan kawasan perbatasan dikatakan Wamen Wempi juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam lima tahun terakhir. Pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste di NTT sepanjang 176,2 Km telah tersambung.

Baca juga: Sri Mulyani ajak swasta tingkatkan kontribusi bangun infrastruktur