Partai Politik Golongan Karya (Golkar) menggelar pendidikan politik bagi para kader pada 28-29 November 2019 tentang pembangunan nasional sebagai pengejawantahan Ideologi Pancasila.
"Pesertanya adalah seluruh anggota DPRD termasuk ketua DPRD tujuannya adalah kita melakukan pendidikan ini untuk menyatukan persepsi yang menjadi tugas pemerintah," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis.
Pendidikan Politik Golkar ini merupakan angkatan pertama, peserta yaitu yang hadir sebanyak 1.500 kader yang menjabat sebagai anggota legislatif di provinsi, kabupaten dan kota di Pulau Jawa serta Sumatera.
Ketua Penyelenggara Pendidikan Politik Golkar, Yahya Zaini mengatakan, melalui kegiatan tersebut Golkar menfasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD dari parpol berlambang beringin itu supaya bisa terlibat dalam percepatan pembangunan yang mengejawantahkan ideologi Pancasila.
"Partai sangat menginginkan agar Pancasila benar-benar tidak sekedar menjadi jargon tetap harus menjadi arah dan cita-cita dari pembangunan nasional kita," kata dia.
Golkar lanjut dia ingin melihat pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan benar-benar harus berdiri di atas fondasi dan jati diri bangsa Indonesia.
"Kita sebagai bangsa yang berideologi Pancasila yang berdasar hukum Undang-undang Dasar 1945, berwawasan bhinneka tunggal Ika," ujarnya.
Untuk memberikan pendidikan politik, Golkar menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BPK RI Agung Firma Sampurna, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: Politikus: Peserta munas utamakan soliditas demi keutuhan Golkar
Baca juga: Rapat Pleno Golkar dinilai gagal tetapkan materi Munas
Baca juga: Tata cara pemilihan ketua umum Golkar dipertanyakan
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
