Peran kalangan sipil juga dibutuhkan untuk situasi-situasi tertentu yang tak dapat ditangani oleh pasukan penjaga perdamaian dari elemen militer atau kepolisian.
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, mendorong partisipasi komponen sipil dalam penjagaan perdamaian dunia dan membangun kembali perdamaian pasca konflik di berbagai daerah, melalui Misi Penjagaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Peran komponen sipil pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB harus terus dijaga untuk menghadapi tantangan-tantangan isu perdamaian di masa yang akan datang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal untuk Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat membuka seminar bertajuk ‘International Seminar on Civilian Capacities: Establishing National Rosters for UN Peacekeeping Operations’, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Indonesia pilih tema "peacekeeping" saat ketuai DK PBB
Menurut Faizasyah, komponen sipil memiliki peran penting dalam membantu upaya penjagaan dan pembangunan perdamaian (Peacekeeping and Peacebuilding), karena dapat memberikan sentuhan humanis yang dianggap penting bagi pembangunan struktur masyarakat pasca konflik.
Peran kalangan sipil juga dibutuhkan untuk situasi-situasi tertentu yang tak dapat ditangani oleh pasukan penjaga perdamaian dari elemen militer atau kepolisian.
Oleh karena itu, Indonesia mendorong keterlibatan dan peran penting komponen sipil Indonesia dalam Misi Penjagaan Perdamaian PBB. Faizasyah pun menggarisbawahi pentingnya peningkatan peran perempuan dalam komponen sipil tersebut, serta perlunya penguatan pelatihan melalui kerjasama global.
Baca juga: PBB apresiasi kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian
Dia menjelaskan bahwa dalam peacekeeping continuum, upaya penjagaan perdamaian telah meluas dari pemantauan gencatan senjata, menjadi bagian dari upaya pembangunan perdamaian pasca konflik di suatu daerah. Upaya tersebut melibatkan peran berbagai pihak, termasuk militer, kepolisian dan komponen sipil.
Indonesia sendiri telah mengangkat kerjasama terkait peningkatan kapasitas elemen sipil, salah satunya melalui pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dan ASEAN Women for Peace Registry.
Acara ‘International Seminar on Civilian Capacities: Establishing National Rosters for UN Peacekeeping Operations’ membahas penguatan kapasitas komponen sipil Indonesia untuk Misi Penjagaan Perdamaian PBB. Hal tersebut merupakan salah satu prioritas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Baca juga: TNI tingkatkan partisipasi personel perempuan penjaga perdamaian
Baca juga: Indonesia dorong peningkatan keselamatan-kinerja pasukan perdamaian
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2019
