Komponen sipil ini harus melibatkan lebih banyak perempuan, bekerja sama dengan personel militer dan kepolisian perempuan lain
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyoroti peran penting masyarakat sipil, utamanya perempuan, dalam Misi Penjagaan Perdamaian (Peacekeeping mission) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Plt Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan saat membuka acara ‘International Seminar on Civilian Capacities: Establishing National Rosters for UN Peacekeeping Operations’, di Jakarta, Jumat, bahwa komponen sipil memiliki peran yang dalam upaya penjagaan dan pembangunan perdamaian di daerah-daerah konflik atau yang telah melewati konflik, karena dapat memberikan sentuhan humanis dalam pembangunan struktur masyarakat.
“Komponen sipil ini harus melibatkan lebih banyak perempuan, bekerja sama dengan personel militer dan kepolisian perempuan lain,” kata Faizasyah.
Dia mengatakan perpaduan figur-figur perempuan dari berbagai kalangan itu dapat mendorong masyarakat dari populasi lokal untuk lebih terbuka, baik dari segi perasaan maupun pikiran, karena dapat dapat menghadirkan rasa nyaman dalam berkomunikasi dengan mereka yang mengalami trauma setelah konflik.
“Kehadiran perempuan yang ahli di bidangnya masing-masing juga dapat memberdayakan perempuan-perempuan lokal untuk menjadi agen perdamaian dengan ikut terlibat dalam proses perdamaian,” jelasnya.
Baca juga: Indonesia dorong peningkatan keselamatan-kinerja pasukan perdamaian
Menurut Faizasyah, partisipasi perempuan dalam negosiasi meningkatkan kemungkinan untuk mempertahankan perdamaian sebesar 20 persen, serta meningkatkan peluang untuk pencapaian perjanjian perdamaian sebesar 35 persen.
“Dengan melibatkan perempuan dalam proses perdamaian, kita memastikan bahwa kesepakatan dan pembangunan yang dihasilkan bersifat inklusif, di mana kesetaraan gender diarusutamakan,” katanya.
Guna mendorong peran perempuan, Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan tingkat regional ke-9 untuk perempuan, terkait perdamaian dan keamanan pada bulan April lalu, di mana 60 perempuan dari negara-negara Asia, Timor Leste dan Papua Nugini turut berpartsipasi.
Acara ‘International Seminar on Civilian Capacities: Establishing National Rosters for UN Peacekeeping Operations’ membahas penguatan kapasitas komponen sipil Indonesia untuk Misi Penjagaan Perdamaian PBB. Hal tersebut merupakan salah satu prioritas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Baca juga: Wamenlu: empat poin penting pasukan modern pemeliharaan perdamaian
Baca juga: Sekjen PBB puji keterlibatan Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian
Baca juga: Menlu: pasukan penjaga perdamaian contoh nyata kemitraan global
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2019
