• Beranda
  • Berita
  • Bappeda: Kasus kekerdilan sudah jadi isu nasional

Bappeda: Kasus kekerdilan sudah jadi isu nasional

29 November 2019 20:20 WIB
Bappeda: Kasus kekerdilan sudah jadi isu nasional
Dokumentasi - Ketua Ikatan Istri Pejabat BUMN, Eri Imam Aprianto saat berkunjung ke rumah anak penderita stunting di Kelurahan Tuatunu, Pangkalpinang, Minggu (21/10/20190. ANTARA//Aprionis/pri.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan kasus kekerdilan (stunting) sudah menjadi isu nasional yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kekerdilan adalah kondisi dimana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya," kata Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Nanang Dwi Saputro, disela acara sosialisasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Boyolali 2019, di Aula Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali, Jumat.

Nanang Dwi Saputro mengatakan di Indonesia, kasus tersebut masih menjadi perhatian dan prioritas utama oleh jajaran kesehatan. Kekerdilan ini, diyakini menghambat tumbuh kembang anak yang berpengaruh pada prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan.

"Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi penanggulangan kekerdilan di Boyolali. Untuk itu, perlu dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga ke tingkat pemerintah desa," katanya.

Baca juga: Bulog Jambi segera perkenalkan beras fortifikasi atasi kekerdilan

Baca juga: Banyuwangi luncurkan Program Aku Beraksi atasi kekerdilan

Baca juga: Kasus balita penderita kekerdilan di Timor Tengah Selatan menurun


Prioritas nasional, terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),  saat ini adalah peningkatan kualitas untuk mewujudkan SDM yang unggul.

Oleh karena itu, pihaknya demi menekan angka kekerdilan di Provinsi Jawa Tengah, melakukan lima pilar penting dalam penanganan kasus tersebut, yakni komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring program.

Menurut Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Kabupaten Boyolali, Khusnul Hadi, pihaknya berharap agar kasus kekerdilan tidak meluas di Kabupaten Boyolali.

"Boyolali sendiri siap tekan kasus ini," kata Khusnul.

Kekerdilan di Boyolali bisa ditekan untuk mendukung program Pemerintah Presiden Joko Widodo, soal peningkatan kualitas SDM yang unggul, katanya.*

Baca juga: Akademisi: Pemberian gizi tepat dapat cegah kekerdilan sejak dini

Baca juga: Anak susah makan diberi perhatian khusus agar terhindar stunting

Baca juga: Lebak godok peraturan bupati tangani kekerdilan

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019