Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengagendakan pembahasan lanjutan pembangunan jalan trans Papua di beberapa daerah konflik yang terhenti usai terjadinya kasus penembakan pada Desember 2018.Semua pihak diharapkan bisa sinergi dalam berjalan menjaga keamanan di Papua sehingga pembangunan bisa selesai tepat waktu.
Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo di Jayapura, Selasa, mengatakan pembahasan lanjutan pengerjaan pembangunan jalan transPapua ini akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) di lingkup kementerian terkait.
"Semua balai di Papua akan mengikuti rakor pada Rabu (4/12), guna mengevaluasi semua pekerjaan yang ada, hambatan yg dihadapi serta solusinya apa agar di tahun berikutnya pekerjaan bisa selesai," katanya.
Menurut Wempi, pihaknya berharap agar semua pihak bisa sinergi dalam berjalan menjaga keamanan di Papua sehingga pembangunan bisa selesai tepat waktu.
"Memang sudah ada perencanaan yang akan dikerjakan, akan tetapi nanti di rakor baru dibahas lagi," katanya.
Dia menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas di periode sebelumnya akan dituntaskan di tahun mendatang.
"Bersamaan dengan agenda yang baru akan dikerjakan dalam masa kepemimpinan presiden mendatang," katanya.
Dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dibantu balai-balai di Kementerian PUPR untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan keterhubungan dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, diharapkan Papua dapat lebih berkembang lagi, demikian John Wempi Wetipo
Baca juga: Pembangunan jalan trans-Papua di Pegunungan Tengah dihentikan
Baca juga: Tersisa 179,08 km ruas jalan Trans Papua yang belum terbuka
Baca juga: PJN sebut pembangunan Trans Papua libatkan pengusaha asli Papua
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
