TGUPP tuai kritikan, Anies: Serapan dan program adalah buktinya

4 Desember 2019 23:11 WIB

Forum Pemuda Surabaya saat menggelar aksi menuntut permohonan maaf anggota TGUPP DKI Jakarta yang dianggap menyinggung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melalui cuitan twitter di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa (06/08/2019). (Foto Fiqih Arfani)

Menyusul Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai kritikan dari anggota DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa serapan anggaran dan program yang ada merupakan buktinya.

"Begitu anda melihat misalnya, serapan yang berjalan dengan baik, program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

TGUPP, kata Anies, bertugas dalam pengawasan kinerja jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta agar serapan dan program yang berjalan bisa sesuai dengan rencana yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga: Dikritik DPRD, Anies sebut TGUPP-Formula E untuk percepatan ekonomi

Baca juga: KUA-PPAS direncanakan diunggah, operasional TGUPP masih dianggarkan

Baca juga: DPRD rekomendasikan anggaran TGUPP dicoret

"Pengawasan internal monitoring program, jadi begitu anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerjanya, jadi kalau Dinas mereka punya programnya, kalau ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi2 itu berjalan, karena memang ini adalah deliveri unit," ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang dianggarkan, termasuk TGUPP yang memiliki anggaran operasional sebesar Rp18,9 miliar ini untuk memastikan berjalannya kegiatan strategis daerah.

"Ya jadi seluruh kegiatan kita itu, untuk memastikan agar kegiatan strategis daerah itu benar-benar terlaksana di level nasional," ucap Anies.

Sorotan terhadap TGUPP itu menguat setelah anggaran untuk TGUPP dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020 naik. Pada masa Gubernur Anies, anggaran TGUPP terus naik hingga tahun depan diusulkan sebesar Rp18,9 miliar.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta yang mengatakan TGUPP hanya membebani APBD, sehingga dipandang perlu dievaluasi.

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," kata anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan di Gedung DPRD DKI Jakarta.