Gubernur Maluku, Murad Ismail, usai pertemuan dengan Direktur Karpowership untuk Wilayah Asia, Mehmet Ufukberg, di Ambon, Jumat, mengatakan, perusahaan asal Turki ini menyatakan kesediaan dan kesiapan untuk bekerja sama dengan PT. Maluku Energi maupun Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya untuk menyuplai energi
listrik guna mendukung pengelolaan Blok Migas Abadi Masela.
"Ufukberg menyatakan berminat karena memahami potensi energi listrik untuk mengelola Blok Migas Abadi Masela, menyusul mengoperasikan kapal pembangkit listrik (Marine Vessel Power Plant - MVPP), Karadeniz Powership Yasin Bey di perairan desa Waai, kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah sejak April 2017 dan dikontrak PT. PLN (Persero) 60 MW," ujarnya.
Baca juga: Karpowership buka peluang indonesia bangun kapal listrik
Kapal bernama Karadeniz Powership Yasin Bey tiba di perairan desa Waai pada 15 Maret 2017 berkapasitas 120 MW dan saat ini menyuplai lsitrik di pulau Ambon.
Gubernur yang didampingi Dirut PD. Panca Karya, Rusdy Ambon dan Plt Kadis Nakertrans Maluku, Melky Lohy itu mengemukakan, perusahaan asal Turki ini juga memiliki kapal yang bisa menampung lebih dari 1.500 pekerja.
"Kapalnya siap dioperasikan di Maluku dan mereka memiliki rencana utama bekerja sama dengan Maluku Energi maupun PD Panca Karya sehingga nantinya memberikan konstribusi bagi PAD," katanya.
Baca juga: Kapal Turki pasok listrik dua provinsi
Karena itu, Gubernur mendorong percepatan proses membebaskan lahan dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Blok Migas Masela yang dijadwalkan pada 2019 - 2022.
"Saya saat pertemuan dengan pimpinan SKK Migas telah meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar siap mendorong agar pembebasan lahan dan Amdal rampung pada 2020 sehingga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, " ujarnya.
Pertimbangannya, sesuai jadwal bila pembebasan lahan dan Amdal pada 2019 - 2022, maka pembangunan infrastruktur baru bisa rampung pada 2027, selanjutnya berproduksi.
"Jadi didorong pembebasan lahan dan Amdal selesai 2020 agar Blok Migas Masela bisa berproduksi pada 2025 dan Maluku berhak menerima hak partisipasi (PI) 10 persen, " tandas Gubernur.
Dia menambahkan, untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahreraan masyarakat Maluku, maka perlu kehadiran investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di sini.
"Silahkan berinvestasi dan saya siap mengfasilitasi bila kehadiran perusahaan memberikan konstribusi bagi PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Gubernur.
Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
