|
Pejabat senior Sekretariat UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk
Perubahan Iklim) Martin Frick menyatakan pengendalian perubahan iklim
tidak akan menghambat tercapainya agenda tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs), bahkan keduanya bisa berjalan beriringan.
“Membina petani untuk mengelola lahan pertanian dengan lebih lestari
berarti menambah cadangan air di dalam tanah, sekaligus meningkatkan
produksi panen sehingga meningkatkan kesejahteraan. Pada saat yang
sama langkah itu juga mendukung pemberdayaan perempuan,” katanya saat
menjadi pembicara di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan
Iklim COP UNFCCC ke 25 di Madrid, Spanyol, Kamis.
Turut menjadi pembicara pada sesi tersebut Stefanos Fotiou, Direktur
UN ESCAP, unit PBB di Asia Pasific yang mendorong praktik pembangunan
berkelanjutan, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Noer Adi
Wardojo, dan Peneliti Senior Institute for Global Environment
Strategies Mikiko Kainuma.
Baca juga: Teknologi bantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Baca juga: Muhaimin buka Paviliun Indonesia pada COP 25 di Madrid
Baca juga: Pegiat iklim Greta Thunberg dekati pelabuhan Lisabon
Menurut Frick, perubahan iklim sudah menjadi kenyataan emisi gas rumah
kaca akibat aktivitas manusia atau anthropogenic terus meningkat
sehingga dampaknya perubahan iklim yang awalnya dianggap bisa
dikendalikan, kini benar-benar sudah terjadi.
“Meningkatnya kejadian bencana iklim seperti serangan gelombang panas,
curah hujan ekstrim terus meningkat. Ini adalah bukti perubahan iklim
sudah terjadi,” katanya.
Frick juga menyatakan, dampak perubahan iklim mengancam banyak negara
kepulauan karena kenaikan muka air laut kini telah mencapai 7-8 meter
dari sebelumnya. Dia pun mengajak semua pihak bersama sama mengambil
aksi yang lebih kongkrit untuk mencegah bencana perubahan iklim
semakin memburuk.
Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Noer Adi Wardojo
menyatakan Indonesia terus mendorong pola konsumsi dan produksi
berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi agenda SDGs sekaligus
menjadi strategi dari pengendalian perubahan iklim. Langkah tersebut
dilakukan lewat pendekatan sistemik dan operasional.
Secara sistemik, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah
ketentuan terkait pola konsumsi berkelanjutan. Misalnya tentang
peredaran kayu legal, eco office, pengembangan standar produk ramah
lingkungan, dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan di instansi
pemerintah.
Secara operasional, penerapan pola konsumsi berkelanjutan diterapkan
dari praktik yang sederhana. “Misalnya dengan mengganti kantong
belanja plastik sekali pakai dengan kantong yang bisa diguna ulang.
Praktik ini sudah berhasil diterapkan di banyak tempat di Indonesia,”
kata dia.*
Baca juga: Buka COP 25, Sekjen PBB desak dunia serius tangani darurat iklim
Baca juga: Berkomitmen jaga bumi, Wakil Ketua DPR ikuti COP 25 di Madrid
Baca juga: Berkomitmen jaga bumi, Wakil Ketua DPR ikuti COP 25 di Madrid
|
|
|
