Ketua Komisi VIII DPR H Yandri Susanto mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah berjalan bagus dan berhasil.PKH dan BPNT layak ditingkatkan, kemudian pengawalan di daerah masing-masing juga perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang berhak.
Ia mengemukakan hal itu di Serang, Provinsi Banten, Jumat, saat Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Serang, Provinsi Banten dalam rangka pengawasan PKH dan BPNT.
"Ya, jadi hari ini Komisi VIII, melakukan kunjungan spefisifik ke Kota serang untuk melihat PKH dan BPNT. Kami lihat program ini sangat bagus, sangat berhasil, artinya manfaatnya luar biasa", kata Yandri yang juga politikus PAN asal Kota Serang.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi VIII itu juga menyapa para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), KPM pun membalas sapaannya dengan riang gembira.
"Saya juga tadi lihat wajah-wajah ibu-ibu itu sudah menerima bantuan, wajahnya cerah, gembira, bahagia", katanya.
Artinya, kata Yandri, program PKH dan BPNT layak ditingkatkan, kemudian pengawalan di daerah masing-masing juga perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang berhak.
"Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu kami juga sedang membuat Panitia Kerja (Panja) validasi data penerima manfaat", kata Yandri dalam kunjungan kerja yang dihadiri Wali Kota Serang H. Syafrudin dan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial M.O. Royani.
Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyatakan dukungan dan kesiapan dari sisi anggaran maupun pengawasan untuk Kementerian Sosial.
"Sebagai Ketua Komisi VIII dan semua fraksi, kami bermitra dengan Menteri Sosial, kami lihat komitmen luar biasa, kami siap dari sisi anggaran dan sisi pengawasan maupun dari sistem komunikasi langsung. Intinya jalinan kerja sama kami di Komisi VIII dengan Mensos akan kami jaga sebaik mungkin", kata Yandri.
Sementara dalam laporannya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos M.O. Royani menyatakan bahwa PKH di Provinsi Banten saat ini telah menjangkau 271.522 Keluarga, nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai Rp920.3 miliar.
"Termasuk di dalamnya di Kota Serang sebanyak 8.639 KPM, nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai 136.1 miliar rupiah", kata Royani dihadapan Komisi VIII dan 250 KPM yang hadir.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR juga meninjau ekspos wirausaha mandiri dari KPM PKH di Kota Serang yang menampilkan berbagai jenis usaha yang sedang dirintis dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019 KPM PKH di Kota Serang yang telah alami graduasi sebanyak 103 KPM dan graduasi mandiri sebanyak168 KPM. Sehingga totalnya adalah 271 KPM atau 3.2 persen dari total peserta PKH.
Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan sertipikat kepada tiga KPM PKH graduasi mandiri. Sebagai apresiasi kepada anak berprestasi, Komisi VIII juga menyerahkan tabungan kepada tiga anak PKH berprestasi di bidang pendidikan dengan nilai satu juta per anak yang merupakan partisipasi dari BNI.
Baca juga: DPR dorong penerima PKH harus tepat sasaran pada tahun ini
Baca juga: Daftar penerima BPNT dan PKH diumumkan di ruang publik
Baca juga: Komisi VIII DPR RI tinjau penyaluran BPNT di Padang
Pewarta: Mulyana
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
