Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Minggu, sejauh ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memiliki mitigasi yang cukup untuk menjaga stabilisasi harga karena sistim logistik ikan belum berjalan optimal.
Menurut Abdi Suhufan, sistim logistik ikan yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik dan menjadi buffer dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilidasi harga ikan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan.
"Ada rantai yang putus dari sistim tata niaga ikan sehingga pada musim ikan harga jatuh dan pada musim paceklik harga tinggi," kata Abdi.
Kondisi itu, ujar dia, disebabkan karena sistim logistik termasuk sistim perdagangan ikan masih konvensional.
KKP, lanjutnya, mesti memberi penugasan kepada Perum Perindo dan Perinus untuk menjajaki pelaksanaan sistim resi gudang untuk komoditas ikan.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan sistem resi gudang sudah berjalan pada sejumlah komoditas seperti rumput laut dan garam.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, dalam periode Oktober-November terjadi penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0.53 persen dari 114,28 pada bulan Oktober turun menjadi 113,67% pada bulan November 2019.
Menurut dia, penurunan ini antara lain dipicu oleh masuknya musim ikan cakalang dan lemuru sehingga hasil tangkapan dan produksi nelayan meningkat tapi harga jual rendah.
Koordinator Nasional DFW Indonesia mengatakan bahwa penurunan NTN disebabkan karena turunnya harga jual cakalang karena produksi yang meningkat serta harga cakalang di pasar internasional yang sedang turun.
"Tekanan harga ikan karena pengaruh internal dan eksternal," kata Abdi.
KKP juga perlu mengoptimalkan pemanfataan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan dukungan sarana sistim rantai dingin yang sudah tersedia di lokasi-lokasi strategis.
Apalagi, ia melihat bahwa keberadaan Sistem Rantai dingin yang sudah terbangun selama ini belum termanfaatkan secara optimal.
Siklus peningkatan produksi ikan, lanjutnya, pada musim tertentu telah menjadi rutinitas tahunan sehingga upaya mitigasi harga seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
