Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian awal (Head of Agreement/HoA) dalam "Perjanjian Pokok Pembentukan Perusahaan Dalam Rangka Integrasi Transportasi Jabodetabek" yang disaksikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin.
"Menggunakan infrastruktur yang telah dibangun, BUMN akan berkomitmen penuh untuk terus mendukung pengelolaan transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Seperti yang telah disetujui dalam HoA, kerjasama PT KAI (Persero) dan PT MRT Jakarta melalui pembentukan New Co akan mematangkan konsep integrasi perkeretaapian dan sarana transportasi lainnya, serta mengembangkan potensi TOD di DKI Jakarta," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Perusahaan atau badan usaha baru ini, kata Kartika, direncanakan akan efektif terbentuk pada awal tahun 2020 mendatang.
"Sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan konektivitas di daerah," ucapnya.
Baca juga: MRT Jakarta belajar dari Tunnelbana Stockholm
Baca juga: Ini keuntungan kartu Multi Trip MRT Jakarta, dari cepat hingga saldo
Baca juga: Tarif tiga moda transportasi di DKI dipastikan tetap
Penandatanganan perjanjian ini, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang pada pokoknya memberikan arahan agar pengelolaan moda transportasi di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dapat dilakukan oleh satu otoritas, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memiliki kontrol pada struktur kepemilikan perusahaan pengelola moda transportasi tersebut.
Sejalan dengan arahan presiden tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur tentang penugasan PT MRT Jakarta, dalam pembentukan badan usaha patungan bidang perkeretaapian perkotaan DKI Jakarta, menunjuk PT MRT Jakarta sebagai Pihak dalam pelaksanaan pengelolaan moda trasportasi perkeretaapian Jabodetabek yang melalui perjanjian ini, bersama dengan PT Kereta Api Indonesia, akan membentuk perusahaan baru joint venture vehicle integrasi transportasi Jadebotabek.
Di lokasi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa lembaran baru atas pesan kunci selama dua tahun terakhir ini yaitu Integrasi Transportasi Publik, telah dibuka dengan perjanjian ini.
"Hari ini jadi awal dari sejarah baru bagi masyarakat Jabodetabek. Impian untuk memiliki publik transportasi kelas dunia, sekelas kota-kota modern terkemuka dunia lainnya, insyaAllah akan segera terwujud. Bagi Jakarta, sarana transportasi publik yang terintegrasi dan efisien adalah kunci untuk bisa bersaing dengan kota lain di dunia; sejalan dengan rencana Jakarta untuk menjadi pusat ekonomi, bisnis dan inovasi baik di Indonesia maupun di kawasan Asia," ujarnya.
Setelah penandatanganan perjanjian ini, masih terdapat tahapan-tahapan pekerjaan yang harus diselesaikan hingga pembentukan perusahaan baru tersebut dapat terwujud.
"KAI setuju bahwa ini (pembentukan perusahaan patungan) perlu dilakukan, agar pengelolaan transportasi di Jabodetabek lebih maksimal, sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan layanan moda transportasi massal," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Edi Sukmoro.
Adapun PT MRT, memandang kerja sama ini sebagai hal yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan pengelolaan transportasi Jabodetabek yang dipandang oleh mereka sebagai tonggak penting dalam pengelolaan transportasi perkotaan di Indonesia.
"MRT Jakarta akan segera bekerja bersama KAI untuk mewujudkan perusahaan patungan sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati. Kami juga akan mulai menyiapkan rencana taktis dan strategis dalam rangka mewujudkan sistem transportasi umum kota yang terintegrasi dan berbasis pada pembangunan yang berorientasi transit (Transit-oriented Development/TOD)," ujar Dirut PT MRT William Sabandar.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
