"Kesenjangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana," kata KH Said Aqil Siradj, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Cara Megawati membumikan Pancasila
Baca juga: Presiden Jokowi: Narasi besar Pancasila harus banjiri medsos
Ia bercerita pernah merasa miris ketika melihat kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar daerah pertambangan.
"Bayangkan itu mereka hidup di sekitar daerah tambang tapi miskin," ujarnya.
Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
"Kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan akan memicu gerakan-gerakan radikalisme, para konglomerat juga harus peduli dengan orang kecil,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Pengarah BPIP, Sudhamek, ia berharap ke depan pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya UMKM.
"UMKM ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan pemerataan ekonomi. Meski kecil tapi usaha ini bisa menyerap banyak tanaga kerja,” ujarnya.
Baca juga: BPIP sebut jadi bangsa maju tak cukup rukun dan toleran
Baca juga: Kata Jokowi di setiap kartu ada ideologi Pancasila
Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, mengingatkan agat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mesti menjadi pegangan Indonesia. Para pendiri bangsa sudah merumuskan semua nilai-nilai universal itu ke dalam lima sila Pancasila mulai sikap toleran hingga kerjasama.
“Sayangnya saat ini yang menonjol itu kepentingan pribadi, kelompok, dan bangsa. Ini tantangan yang harus kita atasi,” ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
