Sutarmidji: Kalbar harus swasembada beras tahun depan

11 Desember 2019 16:36 WIB

Petani sedang membersihkan sisa tanaman padi sebelum dibajak di sebuah petak sawah di Kabupaten Landak, Kalbar. ANTARA/EricIreng

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menekankan kepada Dinas Pertanian setempat agar mampu menjadikan provinsi itu swasembada beras pada tahun 2020.

"Ini harus kita lakukan beras di Provinsi Kalbar agar tidak menjadi salah satu penyumbang inflasi. Makanya, tahun 2020, Beras Kalbar harus mandiri, harus swasembada beras," katanya di Pontianak, Rabu.

Terkait hal itu, dirinya juga meminta kepada Dewan Ketahanan Pangan untuk tidak menjadikan beras dalam setiap bulannya sebagai penyumbang inflasi.
Baca juga: Kementerian ATR ekspose hasil integrasi data sawah di Kalbar
Baca juga: Distan Kalbar: Prospek ekonomi tanaman umbian menjanjikan

"Mulai Tahun depan, jangan lagi beras menjadi penyumbang inflasi. Stok pangan Provinsi Kalbar ada 2000 ton, seharusnya hasil dari pertanian kita mampu membuat kita mandiri akan pangan dan tidak lagi mendatangkan beras dari luarm," tuturnya.

Kemudian dirinya juga meminta kepada Dewan Ketahanan Pangan harus menjadikan data sebagai penyimbang dalam penyedian bibit yang tidak berlebihan.

Saat ini, masih kata mantan Wali Kota Pontianak, harus ada keseriusan dalam mengurus ketahanan pangan. "Masalah dalam pengurusan pangan masih tidak serius saja," sesalnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Kalbar Heronimus Hero mengungkapkan pihaknya akan meningkatkan produktifitas pangan untuk mengejar capaian kemandirian pangan.
Baca juga: Kalbar luncurkan program penyuluhan pertanian masuk sekolah
Baca juga: Mekanisasi pertanian tarik minat kaum milenial

Namun, terkait larangan beras masuk ke Kalbar, pihaknya mengaku sulit membendung atau melarang para pelaku usaha eksportir maupun importir beras dari luar daerah Kalbar.

"Sebenarnya itu mungkin signal saja supaya kita meningkatkan produksi, tapi momen itu agak berat. Kenapa, karena tidak ada wewenang melarang petani untuk membeli beras di Jawa. Karena, prinsip berdagang selama masih bisa mendapat untung dari mereka tentu cenderung beli disana. Itu faktor pertama kenapa beras luar itu masuk," katanya.

Namun, dirinya tidak menampik, jika data 97.000 ton beras itu benar jika disetarakan dengan konsumsi Kalbar untuk dua bulan dan bicara dagang biasanya untuk stok.
Baca juga: Kalbar-Batan kerjasama manfaatkan nuklir untuk pertanian dan kesehatan