Anggota Fraksi Partai Gerindra, Mulyadi menyebutkan bahwa dukungannya itu dilakukan mengingat pemekaran wilayah merupakan salah satu hal yang strategis bagi Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Kita mendorong mencabut moratorium dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya kebutuhan jumlah penduduk dan kelayakan seperti hasil kajian oleh lembaga-lembaga yang bisa merekomendasikan daerah otonomi baru," ujarnya usai acara.
Menurutnya, wilayah Kabupaten Bogor terbilang luas, juga dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia di tingkat daerah, yakni 5,8 juta jiwa.
"Karena Kabupaten Bogor itu kalau di luar Jawa sudah seperti provinsi, bahkan lebih dari provinsi. Jambi saja gak sampai 4 juta jiwa, tapi Kabupaten Bogor udah hampir 6 juta," kata Anggota Komisi V DPR RI itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, meski moratorium DOB Bogor Barat belum dicabut Pemerintah Pusat, Pemkab Bogor tetap menyiapkan semuanya, sambil menunggu kapan moratorium itu dicabut. Seperti halnya menyiapkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pembebasan lahan untuk calon ibu kota Bogor Barat dalam Rancangan APBD 2020.
"Sehingga nanti, kalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya. Tentu banyak yang harus kita lakukan. Yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota," kata Burhan.
Baca juga: 1.200 warga Bogor Timur kepung gedung DPRD kawal rapat pemekaran
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
