Kementan raih penghargaan wilayah bebas korupsi

13 Desember 2019 15:55 WIB

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Auditorium Gedung F Kementan Jakarta, Jumat. (Kementerian Pertanian)

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan telah berjalan selama satu dasawarsa melalui pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kementerian Pertanian berhasil meraih kembali penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara-Reformasi Birokrasi.

Wilayah Bebas Korupsi tersebut yakni berada di empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Jawa Tengah, Balai Embrio Transfer Cipelang Bogor, Balai Inseminasi Buatan Bandung Jawa Barat, Balai Penelitian Tanaman Keras Malang dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.

"Saya apresiasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan seluruh jajarannya. Mereka sudah mengawal dan melakukan fungsi pengawasan dengan baik untuk mendorong wilayah bebas korupsi artinya ada proses, ada sistem yang dibangun dan juga ada 'reward' yang diberikan, bukan hanya 'punishment'," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Auditorium Gedung F Kementan Jakarta, Jumat.

Mentan Syahrul mengatakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan telah berjalan selama satu dasawarsa melalui pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Baca juga: Kementan ajukan pembebasan biaya paten perlindungan varietas tanaman

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan mengatakan bahwa Menteri Pertanian juga ditetapkan sebagai Pelopor Perubahan Tahun 2019, yang telah berkomitmen untuk melakukan perubahan pada pelayanan publik dan penataan birokrasi sebagai representasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Saat ini, tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian telah pada Level III atau Terdifinisi.

Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP, Internal Audit Capability Model (IACM) Kementan telah mencapai Level III (Terintegrasi/Integrated), dan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian audit BPK RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari Tahun 2016, 2017 dan 2018.

"Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai kementerian terbaik dalam pencegahan dan pengelolaan gratifikasi selama 2 tahun berturut-turut oleh KPK-RI, yaitu pada tahun 2017 dan 2018," kata Justan.
Baca juga: Kementan: Kartu tani untuk subsidi pupuk efektif berjalan 2020