"Kami mendukung dihapuskannya UN, tapi tetap dengan catatan yang keras," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid usai Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengumumkan rencana mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021.
Hidayat mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan tersebut, menurut dia, membutuhkan kajian mendalam karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
"Yang terpenting juga, adanya kebijakan-kebijakan itu dalam rangka mendukung serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan, sumber daya manusianya serta efek input maupun output-nya," kata Wakil Ketua MPR tersebut.
Kalau UN dihapuskan, ia mengatakan, sebaiknya pemerintah menyiapkan alternatif evaluasi.
"Bukan UN sudah dihapus lalu pelajar malah semakin malas dan tidak termotivasi untuk belajar. Jadi, hadirkan alternatif yang bisa membuat pelajar Indonesia tumbuh serta tambah berkualitas," katanya.
Baca juga:
Kemendikbud pastikan UN diganti apapun yang terjadi
Presiden tegaskan UN dihapus mulai 2021
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
