"FOR Papua pada hari ini resmi mendapatkan Surat Keputusan pembentukan dari MPR RI, bisa bergerak cepat menjadi bagian solusi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan selaras. Sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, FOR Papua yang berisi anggota DPR RI dan DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, akan menguatkan posisi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan.
Baca juga: Pemerintah akan fokus bangun Papua secara holistik
Menurut Bamsoet, sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung masyarakat Papua, para anggota dewan tersebut punya posisi kuat membangun jembatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua.
"Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi Papua, jalan dialog merupakan kunci utama agar berbagai permasalahan tersebut bisa diurai dan dicari solusinya sesuai aspirasi masyarakat Papua," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai daerah Papua selain menyimpan berbagai kekayaan alam, juga menyimpan keharmonisan hidup yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya.
Dia mengutip Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis Kementerian Agama pada 11 Desember 2019, Provinsi Papua Barat berada di urutan pertama sebagai daerah paling toleran di Indonesia, dengan skor mencapai 82,1.
"Sedangkan Provinsi Papua menempati urutan ke-6 dengan skor 79,0, berada di bawah NTT (peringkat ke-2, skor 81,1), Bali (peringkat ke-3, skor 80,1), Sulawesi Utara (peringkat ke-4, skor 79,4), dan Maluku (peringkat ke5, skor 79,4)," katanya.
Hal tersebut menurut dia membuktikan, pada dasarnya masyarakat Papua merupakan masyarakat yang damai dan penuh kesahajaan, tenggang rasa, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.
Baca juga: Mahfud sebut usulan pemekaran Papua akan diputuskan Mendagri Tito
Bamsoet mengatakan apabila saat ini terjadi berbagai ketegangan, kemungkinan terbesar penyebabnya akibat tidak adanya komunikasi yang efektif dari para pemangku kebijakan terhadap masyarakat Papua.
Dia mengatakan, selain untuk Papua, MPR RI juga akan membentuk Forum Komunikasi dan Aspirasi Aceh.
"Sebagai dua kutub ujung Indonesia, Aceh dan Papua, sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia, harus tetap dijaga kedamaiannya," ujarnya.
Menurut dia, kedamaian Aceh tidak boleh terganggu masalah apapun karena sudah cukup masyarakat Aceh berkubang dalam larutan konflik berkepanjangan sejak puluhan tahun silam.
Dia menilai kedamaian yang sudah lahir harus disyukuri dengan cara mengisinya melalui berbagai agenda pembangunan sehingga masyarakat Aceh bisa semakin sejahtera lahir dan batin.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani, dan anggota FOR Papua yang hadir antara lain Ketua Yorrys Raweyai (Anggota DPD RI Dapil Papua), serta para anggota lainnya seperti Robert Kardinal (Anggota DPR RI Dapil Papua Barat F-Golkar), Trifena M. Tinal (Anggota DPR RI Dapil Papua F-Golkar), dan Willem Wandik (Anggota DPR RI Dapil Papua F-Demokrat).
Baca juga: Polri: Tak ada perayaan HUT OPM di Papua
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
